Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Listrik Jakarta Jadi Berlebih?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jika pemindahan sudah berlangsung tentunya akan berdampak pada kondisi kelistrikan Jakarta yang tidak lagi jadi pusat pemerintahan.

‎General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya M Ikhsan Asaad mengatakan, pemindahan ibu kota negara dengan memindahkan kantor pusat pemerintahan negara ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, akan mengurangi konsumsi listrik sekitar 1.000 Mega Watt (MW).

"Saya kira sekarang ini demand enggak terlalu besar 1.000 MW mungkin pindah ke sana, " kata Ikhsan, di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Menurut Ikhsan, meski Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara, tetapi Jakarta masih akan menjadi pusat bisnis. Kondisi ini membuat konsumsi listrik akan tetap tumbuh.

‎"Kalau misal pindah ibu kota itu yang pindah cuma pusat pemerintahan, kantor-kantor kementerian. Jadi Jakarta tetap sebagai kota bisnis," ujarnya.

Penurunan konsumsi listrik akibat pemindahan ibu kota ‎akan tergantikan dengan peningkatan konsumsi kendaraan listrik. Iksan pun yakin penggunaan kendaraan listrik berkembang dan berujung pada kenaikan konsumsi listrik sebab telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun2019 tentang percepatan pengembangan kendaraan listri.

"Apalagi sudah ditandatanganin Perpres mobil listrik potensi pasar luar baisa, kalau 1 juta mobil nge-charge satu hari 3 kWh," tuturnya.

Direktur PLN Bisnis Reg‎ional Jawa Bagian Barat Haryanto WS mengungkapkan, PLN berupaya meningkatkan pelayanannya meski Jakarta tidak lagi jadi ibu kota negara, mendukung kota tersebut menjadi pusat bisnis Indonesia.

"Meski pun Jakarta tidak jadi ibu kota lagi PLN komit memberikan pelayanan listrik Jakarta,"‎ tandasnya.