Ibu Kota Baru Harus Gunakan Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menganjurkan kepada pemerintah agar bisa mengembangkan penggunaan kendaraan bermotor listrik menjadi sebuah angkutan umum di ibu kota baru, yang rencananya bakal berlokasi di Kalimantan Timur.

Dia mengatakan, penyusunan masterplan ibu kota baru sejak awal sebaiknya sudah dirancang sebagai kota pejalan kaki dan dilayani sarana transportasi ramah lingkungan. Menurutnya, sarana transportasi umum yang beroperasi di sana bisa menggunakan kendaraan bermotor listrik.

"Apabila perlu, di kawasan tertentu dalam lingkungan ibu kota baru nantinya juga diwajibkan memakai kendaraan bermotor listrik. Selain itu pula wajib menyediakan fasilitas jalur pejalan kaki dan pesepeda," imbuh dia lewat sebuah pesan tertulis kepada Liputan6.com, Senin (2/9/2019).

Sebagai contoh, ia melanjutkan, pemakaian kendaraan bermotor listrik untuk mobilitas warga telah coba dimulai di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Papua. Keberadaannya sudah didukung dalam bentuk regulasi, yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Aturan itu tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai. Djoko menyebutkan, pendapatan dari hasil retribusi yang diterapkan hampir mencapai Rp 1 miliar per tahunnya.

"Regulasi itu sudah mengatur, seperti retribusi kendaraan bermotor listrik yang disewakan sebesar Rp 500 ribu per tahun, retribusi kendaran bermotor listrik pribadi Rp 150 ribu per tahun, sewa lahan buat ojek Rp 1 juta per tahun. Setiap kendaraan tidak ada plat tanda nomor kendaraan bermotor. Yang ada plat retribusi parkir berlangganan motor listrik, berwarna hitam dan kuning untuk membedakan kendaraan pribadi atau sewa," tuturnya.

Menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, hingga November 2018, tercatat ada 3.154 kendaraan listrik di kawasan tersebut. Kendaraan terbanyak yakni sepeda motor listrik 3.067 unit. Selain itu juga terdapat 22 pangkalan ojek sepeda listrik.

"Di samping itu, memang lebar jalan hanya 4 meter, sehingga tidak memungkinkan mengggunakan mobil sebagai sarana transportasi, kecuali dalam hal tertentu. Konstruksi jalan di Kota Agats berupa konstruksi jalan beton (pile slab), karena daerahnya merupakan daerah rawa. Awalnya menggunakan konstruksi kayu dan sebagian masih tersisa," ungkap Djoko.

"Daerah yang sudah dapat mengoperasikan kendaraan bermotor listrik seperti Asmat ini, ada baiknya pemerintah pusat memberikan apresiasi berupa bantuan khusus dalam hal pengembangan kendaraan bermotor listrik. Supaya dapat mendorong daerah lain dapat melakukan hal yang sama," dia menandaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan sejumlah infrastruktur angkutan massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di ibu kota baru yang terletak di wilayah Kalimantan Timur.

"Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi," jelas dia dalam sebuah pernyataan tertulis, Kamis (29/8/2019).   

Dia melanjutkan, Kemenhub berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi publik agar di ibu kota baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.

"Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi," ungkap dia.

Adapun ia menyebutkan, sejumlah infrastruktur transportasi publik yang akan dibangun dan dikembangkan di ibu kota baru antara lain seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan Bus Rapid Transit (BRT).

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan menuju Kalimantan.

"Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap," ujar Menhub Budi.  

PT Pertamina (Persero) siap mendukung pemerintah dalam pemindahan ibu kota baru. Saat ini perusahaan tersebut belum mematangkan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Direktur Keuangan Pertamina Pahala N Mansury mengatakan, Pertamina memiliki lahan banyak di Kalimantan Timur, sehingga siap mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara dari sisi pemenuhan energi.

"Pertamina siap dukung karena lahan kita banyak sekali‎," kata Pahala, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, Kalimantan ‎Timur yang akan menjadi ibu kota baru merupakan basis produksi Pertamina, baik dari sisi produksi migas dengan dioperatorinya beberapa blok migas maupun dari sisi produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan adanya Kilang Balikpapan.

"Memang selama ini Balikpapan Kalimantan Timur salah satu basis produksi kita, dari sisi kilang kita punya lahan di Kalimantan Timur, basis produksi upstream dan midstream,"‎ tuturnya.

Dengan adanya pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur, dia yakin akan meningkatkan geliat ekonomi di wilayah tersebut, sehingga membutuhkan infrastruktur penyediaan energi.

Namun ‎Pahala belum bisa memaparkan rencana pembangunan infrastruktur energi di ibu kota baru, sebab Pertamina masih melakukan pemetaan bentuk ibu kota baru.

"Belum kalau dari kita, saat ini kita masih ingin memahami dulu sebetulnya bentuknya seperti apa," tandasnya. 2 dari 4 halaman