Pertamina Cari Mitra untuk Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) kembali menyatakan niat untuk ikut terjun ke dalam industri produksi baterai kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan seiring dengan upaya pemerintah yang gencar mengobarkan program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL).

VP New & Renewable Energy Investment, Planning and Risk Management Directorate Pertamina, Kristyadi Winarto mengatakan, pihaknya saat ini tengah mencari partner yang cocok untuk membangun industri baterai kendaraaan listrik.

"Sekarang dalam market study dan pencarian partner. Jadi kita melihat potensi market berapa dan sedang mencari partner yang memenuhi kriteria," kata dia di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Namun, ia menambahkan, Pertamina belum mengetahui berapa besaran dana yang akan diinvestasikan untuk terlibat dalam produksi baterai tersebut.

"Walaupun secara personal kita punya kemampuan, cuman untuk lebih menjual produknya kita perlu partner tadi. Kalau baterai itu kan ada beberapa kriterianya yang dipercaya industri otomotif," beber dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Pertamina sempat menyatakan niat untuk berinvestasi USD 80 juta untuk beralih memproduksi baterai kendaraan listrik.

"Pertamina juga berencana untuk mengembangkan pabrik baterai nasional," kata Vice President Planning & Commercial RTC Pertamina Andianto Hidayat beberapa waktu lalu.

Andianto menjelaskan, Pertamina akan menjadi produsen pengelola baterai kendaraan listrik yang sudah dilakukan pabrik di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Jadi nanti prosesnya, bahan baku baterai untuk kendaraan listrik akan dibuat di Morowali menjadi anoda atau katoda. Lalu diserahkan ke Pertamina agar menjadi baterai kendaraan listrik utuh," ujar dia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung program percepatan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin lndonesia Bidang Industri Johnny Darmawan menyatakan niat Indonesia untuk mendorong program kendaraan bermotor listrik (KBL) sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Menurutnya, regulasi itu perlu diikuti dengan turunan kebijakan yang terpadu.

"Turunan kebijakan tersebut antara lain tercemin dalam upaya mendorong masuknya investasi kendaraan bermotor listrik yang didukung oleh iklim investasi yang kondusif," ucap Johnny dalam sambutan pada acara Electric Vehicle Indonesia Forum and Exhibition 2019 di Gedung Tribata, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Johnny menjelaskan, saat ini pemerintah telah memulai rencana besar untuk menjadi pemain global di mobil listrik dalam 5 tahun mendatang.

Upaya tersebut disebutnya harus didukung kemudahan investasi dalam pemanfaatan hasil hilirisasi nikel menjadi baterai lithium yang berdaya saing.

Dia mengatakan, moratorium ekspor nikel per 1 Januari 2020 sebagai kebijakan di sektor hulu menjadi langkah awal untuk memposisikan Indonesia sebagai produsen utama baterai.

"Di sisi lain Indonesia juga menargetkan 20 persen dari kendaraan yang beroperasi pada 2025 adalah kendaraan listrik. Karena itu, kemudahan investasi bagi perusahaan-perusahaan otomotif juga dibutuhkan. Dengan demikian, pasar domestik diperkuat dan potensi ekspor bisa ditingkatkan," ulas Johnny.