Sri Mulyani Sebut Penyertaan Modal ke CAD Masih Dikaji

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melakukan trobosan baru untuk mengalokasikan bantuan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penguatan neraca transaksi berjalan sebesar Rp 1 triliun.

Adapun anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor migas.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pun mengaku belum mengetahui skema penyaluran PNM tersebut akan akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mana. Mengingat, pihaknya masih membahas ini bersama dengan kementerian lembaga serta pemangku kepentingan lain.

"(Buat Pertamina Rp1 triliun PMN?) Nanti kita lihat ya. Kita akan duduk dengan semua stakeholder," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Senada dengan Bendahara Negara, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pun belum mengetahui skema penyaluran pastinya akan diberikan kepada siapa. Mengingat, alokasi yang diberikan tersebut menjadi langkah awal pemerintah untuk menekan impor migas.

"Nanti kami detailkan dulu mekanisme tata kerjanya seperti apa. PMN untuk siapa juga akan kami detailkan mekanisme tata kerjanya itu kan untuk 2020," jelas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan bantuan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai sebanyak Rp17,73 triliun. Dari jumlah tersebut nantinya akan disuntikkan kepada tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, merincikan dari total alokasi PMN sebesar Rp17,73 triliun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi penerima terbesar, yakni Rp5 triliun. Penyertaan dana tersebut akan dipergunakan PLN dalam menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan.

"Untuk program pengembangan pembangkit listrik termasuk yang berasal dari energi baru dan terbarukan, transmisi, gardu induk, dan listrik pedesaan serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia," katanya dalam rapat di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (2/12).

Kemudian alokasi terbesar kedua, BUMN diberikan kepada perusahaan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang mencapai sebesar Rp3,76 triliun yang berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi ekuitas.

"Ini untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, sehingga dapat lebih berperan dalam pengembangan armada maritim nasionalm serta mendukung nawacita pemerintah dalam wujudkan poros maritim dunia," ujar dia.

Untuk selanjutnya, penyertaan modal melalui PMN terbesar ketiga diberikan kepada PT Hutama Karya yang mencapai sebesar Rp3,5 triliun, kemudian PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp2,5 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PBUI sebesar Rp270 miliar.

Selain tujuh BUMN itu, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp1 triliun dalam rangka penguatan neraca transaksi berjalan yang selama ini telah menjadi permasalahan struktural Indonesia dan terus mengalami defisit yang meningkat.