Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Lewat Grab dan Gojek

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar kementerian terkait bisa mendistribusikan bantuan 9 bahan pokok ke masyarakat dengan merata. Selain itu, ketersediaan juga harus diperhatikan. 

Jokowi pun meminta distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat dilakukan melalui operator transportasi online.

"Distribusi menggunakan Gojek dan Grab supaya ekonomi jalan," ungkap Luhut dalam konferensi pers pada live Instagram lewat akun @kemenkomarvest , Jakarta, ditulis pada (19/3/2020).

Jika ini diimplementasikan, mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) meyakini mampu menahan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebab 70 persen pergerakan ekonomi berasal dari belanja dalam negeri.

"Angka ini cukup besar untuk menahan ekonomi kita drop secara hebat," kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak melakukan perjalanan dinas keluar negeri. Larangan ini dikeluarkan akibat meluasnya penyebaran virus Corona di tanah air.

"Kita sepakat karena dunia juga membatasi," kata Luhut.

Dana perjalanan dinas baik luar maupun dalam negeri Kementerian dan Lembaga dialihkan untuk membantu masyarakat. Diperkirakan dana Rp 40 triliun akan dikucurkan untuk masyarakat dengan kategori kekurangan atau masyarakat tidak mampu.

"Dana ini dialihkan untuk membantu rakyat kategori kurang agar ekonomi tetap jalan," kata Luhut mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Sosial akan segera mengeksekusi bantuan sosial (bansos) yang telah naik nilainya menjadi Rp 200 ribu per Maret 2020 sebagai bagian dari instrumen fiskal atasi dampak virus Corona atau Covid19 terhadap ekonomi Indonesia.

"Dari Rp 10 triliun (instrumen fiskal), Kementerian Sosial dapat Rp 4,56 triliun untuk tambahan sembako Rp 50 ribu per-KPM (Keluarga Penerima Manfaat) disalurkannya besok Maret selama enam bulan," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam keterangan persnya, Senin (2/3/2020).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah menjadi Program Sembako di awal 2020 menjadi Rp 150 ribu per bulan dari Rp 110 ribu per bulan. Namun pemerintah memutuskan untuk menambahnya menjadi Rp 200 ribu per bulan sebagai bagian dari instrumen fiskal selama enam bulan sampai Agustus.

Juliari menambahkan hal ini merupakan crash program, respons pemerintah untuk menjaga konsumsi dan kebutuhan gizi di lapisan terbawah sehingga tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi.

"Jika dalam enam bulan prospek ekonomi sudah membaik maka nilai Bantuan Sembako akan kembali ke angka Rp 150 ribu per bulan," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Andi ZA Dulung mengatakan kenaikan bantuan itu diperlukan agar KPM bisa meningkatkan gizi keluarga mereka.

"Ini merupakan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat didasari oleh alokasi pengeluaran pangan yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat menghabiskan 2/3 sampai 3/4 anggaran rumah tangga di Indonesia," kata Dirjen PFM.

Beras sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia juga memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, yaitu 19,54% di perkotaan dan 25,51% di perdesaan.