Kritik Apindo soal Kartu Prakerja: Masyarakat Butuh Makan, Bukan Pelatihan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, memberikan kritik pedas kepada program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah pada Jumat (20/3). Kendati, program ini diklaim pemerintah bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah corona.

"Contohnya yang enggak tepat itu adalah subsidi kartu prakerja, kok diberikan dalam bentuk training. Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan," tegas Sutrisno melalui panggilan telepon, kepada Merdeka.com Senin (13/4).

Menurut Sutrisno selama ini kegiatan pelatihan yang di gelar oleh instansi pemerintah dianggap tidak efektif dan cenderung memboroskan keuangan negara.

Pasalnya hanya untuk membiayai sebuah pelatihan kartu prakerja sebesar Rp 1 juta per orang, dianggap terlalu besar untuk sasaran 5,6 juta jiwa dengan total anggaran Rp 5,6 triliun.

Walhasil, dana sebesar itu dinilai akan lebih bermanfaat jika diberikan langsung dalam bentuk uang tunai maupun sembako untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat saat kondisi ekonomi sulit. 

"Jangan begitulah, rakyat ini sedang susah, berikanlah uang itu pada yang memang berhak menerimanya!," lanjut dia.

Terkait langkah pemerintah yang menggandeng sejumlah e-commerce maupun startup dalam pelatihan program kartu prakerja berbasis online.  Dirinya menuntut pemerintah untuk menyampaikan alasan dari keputusan tersebut ke publik, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penggunaan uang negara.

"Uang ini malah diberikan kepada lembaga training online, enak banget yang terima uang itu,," kerasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Sebanyak 1,4 juta orang telah melakukan registrasi untuk mengikuti Program Kartu Prakerja yang baru dirilis oleh pemerintah pada Sabtu (11/4/2020) lalu.

"Kami melihat antusiasme ini sebagai refleksi dari ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap program Kartu Prakerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari Antara, Senin (13/4/2020)

Sejak dirilis pada 20 Maret 2020 lalu, situs resmi www.prakerja.go.id telah dikunjungi 2,4 juta unique visitors hingga hari ini. Khusus kemarin, pada saat pembukaan pendaftaran tahap pertama, ada lebih dari 1,1 juta visitors baru.

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, Airlangga menerangkan, sebagai tindak lanjut dan respon dari observasi tersebut adalah pemerintah akan memastikan kapasitas dari sistem Kartu Prakerja (server, front-end dan back-end system) mampu melayani dengan baik. Di samping itu, keamanan data dan server dari serangan juga tentu menjadi fokus perhatian.

Hingga Minggu pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran Kartu Prakerja dibuka, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 1.432.133, yang sudah melakukan verifikasi surel sebanyak 1.063.028 (73,85 persen), yang sudah melalui verifikasi NIK sebanyak 624.090 (43,65 persen), dan yang sudah mengambil program pelatihan atau join batch sebanyak 77.834 (5,43 persen).

"Dari total yang telah registrasi sebanyak 1,4 juta itu, pernah dalam satu menit, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 80 ribu orang pada saat yang bersamaan, sehingga kapasitas server akhirnya ditingkatkan," ujar Airlangga.

Beberapa hal teknis menjadi catatan dan terus mengalami perbaikan, seperti verifikasi surel, unggah foto, kapasitas server dari kementerian terkait untuk melayani request API dari server Prakerja, hingga penyediaan fasilitas call center.

"Karena antusiasme pendaftar program Kartu Prakerja yang sangat tinggi, dan ini program baru yang melibatkan digital platform secara end to end, maka dengan segala kerendahan hati, kami berharap masyarakat bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada saat awal pembukaan pendaftaran ini," katanya.

Airlangga kembali menjelaskan, sasaran program Kartu Prakerja adalah pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Pemerintah juga melakukan pendataan melalui dinas-dinas ketenagakerjaan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, selain juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.