Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 pun didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan Covid-19 terjadi saat ini.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Hidayat Amir mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius. Sebab, wabah ini telah mengganggu seluruh sektor baik kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan dunia usaha.
Dia menjelaskan ada beberapa langkah-langkah sudah dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak daripada ketiga sektor tersebut. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan peralatan bagi tenaga medis, penbuatan RS darurat hingga mengupayakan RS rujukan untuk pasien Covid-19.
Advertisement
Baca Juga
Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaringan pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi atau dengan kata lain masyarakat yang pendapatannya berdampak selama pandemi. Itu dilakukan tujuannya agar masyarakat yang terganggu sumber penghasilannya dia masih tetap bisa meningkatkan konsumsi.
Adapun beberapa jaringan pengaman sosial sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya.
"Kita juga tidak menginginkan gangguan sosial ekonomi itu beranjak kepada dunia usaha akan sektor keuangan maka pemerintah menyediakan bantalan-bantalan termasuk yang sekarang lagi difinalkan disebut dengan program pemulihan ekonomi nasional atau program PEN," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (2/6).
Pulihkan Sektor Usaha
Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI dengan OJK dengan perbankan nasional, untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor riil tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi
"Jadi sisi revenuenya mereka terganggu, di sisi lain masih ada keluar tapi mereka tidak mengalami dampak, jangan sampai PHK secara besar-besaran kalau bisa seperti itu ini yang kita desain dengan berbagai skemanya," kata dia.
Berbagai program untuk dunia usaha diantaranya memberikan dukungan insentif dibidang perpajakan, pengurangan lartas impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi disektor keuangan.
"Pemerintah dalam konteks ini ingin menahan agar dampak ekonomi tidak mengakibatkan kebangkrutan. Ketika corona berhenti proses recoverynya bisa berjalan dengan baik. Proses recovery itu mungkin akan di Kuartal III Kuartal IV dan mungkin masih tersisa di Kuartal I, II, III tahun depan," tandas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement