Jokowi Minta Konsep Berbagi Beban Diterapkan Selama Pandemi, Seperti Apa?

Presiden Jokowi ingin agar konsep berbagi beban diacu oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pelaku usaha.

oleh Septian Deny diperbarui 03 Jun 2020, 11:08 WIB
Diterbitkan 03 Jun 2020, 11:07 WIB
Jokowi Meninjau Kesiapan Prosedur New Normal di Stasiun MRT
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (26/5/2020). Jokowi meninjau kesiapan fasilitas umum untuk mendukung tatanan new normal. (Tribunnews/Irwan Rismawan/Pool)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar konsep berbagi beban atau sharing the pain diterapkan terutama di sektor ekonomi selama pandemi corona (Covid-19).

“Saya minta konsep berbagi beban, sekali lagi konsep berbagi beban, ‘sharing the pain’, harus menjadi acuan bersama,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan perubahan postur APBN 2020 dari Istana Merdeka Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (3/6/2020).

Presiden ingin agar konsep tersebut diacu oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pelaku usaha.

Seluruhnya kata dia, diharapkan untuk bersama-sama bersedia memikul beban dan bergotong royong di tengah pandemi corona. 

“Bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proposional, dan dengan prinsip kehati-hatiannya, agar pelaku usaha, korporasi mampu berjalan, agar PHK masif dicegah, dan sektor keuangan stabil, dan pergerakan roda ekonomi mampu kita jaga,” katanya.

Presiden juga meminta jajarannya agar menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dan dieksekusi dengan cepat.

“Dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi,” katanya.

Ke depan program pemulihan ekonomi nasional diharapkan Presiden akan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, utamanya sektor padat karya agar mampu beroperasi dan mencegah terjadinya PHK yang masif.

Bahkan lebih jauh mampu mempertahankan daya beli para pekerja dan karyawannya.

 

Jokowi Minta Pertumbuhan Ekonomi Jangan Sampai Minus

Jokowi Buka Raker Kementerian Perdagangan 2020
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Jokowi meminta dalam raker ini dapat mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) segera diterapkan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, III, dan IV 2002 tidak merosot lebih dalam, apalagi hingga ke level negatif (minus).

Presiden, dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, mengharapkan dengan berbagai program PEN, kegiatan ekonomi domestik dapat segera pulih dari tekanan pandemi virus corona baru (COVID-19) dan terakselerasi.

“Kita tahu kuartal I 2020, ekonomi kita hanya tumbuh 2,97 persen (year on year/yoy), dan kuartal II dan III dan IV kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan bahkan kita harapkan pelan-pelan bisa ‘rebound’,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Rabu (3/6/2020).

Presiden pada Rabu pagi ini, memimpin rapat terbatas Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 yang diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia Perry Wardjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Beberapa PEN yang telah dirancang pemerintah antara lain pemberian subsidi bunga untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penempatan dana pemerintah untuk bank yang terdampak restrukturisasi, pemberian keringanan kredit modal kerja.

Kemudian, penyertaan modal negara untuk BUMN, hingga investasi pemerintah untuk modal kerja.

“Saya harapkan, saya minta, saya ingin pastikan, harus segera operasional di lapangan, harus segera dilaksanakan,” ujar Presiden.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya