Pelindo II Perlonggar Pembayaran Angsuran Pinjaman Mitra Binaan

Pelindo II memberikan kelonggaran untuk membayar kewajibannya hingga 31 Maret 2021.

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 25 Jun 2020, 20:09 WIB
Diterbitkan 25 Jun 2020, 20:05 WIB
IPC Menuju Trade Facilitator
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (19/3). IPC akan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa melalui perbaikan infrastruktur dan suprastruktur serta digitalisasi pelabuhan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II)  atau Indonesia Port Corporation (IPC) memberikan kelonggaran jangka waktu pembayaran kewajiban angsuran pinjaman Program Kemitraan. Kelonggaran pembayaran pinjaman program kemitraan ini terutama diberikan IPC kepada mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak Pandemi Covid-19.

“Dengan adanya kemudahan berupa penundaan waktu pembayaran, kami berharap mitra binaan IPC, khususnya yang masuk dalam kelompok UMKM bisa melewati masa sulit dan kembali pulih menjalankan usahanya di masa new normal,” kata Direktur IPC Arif Suhartono, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2020).

Arif menjelaskan, kelonggaran yang diberikan Pelindo II ini sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN yang mendorong adanya stimulus bagi dunia usaha, khususnya UMKM.

“Mitra binaan IPC yang berkewajiban membayar angsuran pinjaman, dapat mengajukan permohonan penundaan jangka waktu pembayaran hingga satu tahun ke depan. Kami memberikan kelonggaran untuk membayar kewajibannya hingga 31 Maret 2021,” jelas Arif.

Menurutnya, Pelindo II  menyadari bahwa keberlanjutan usaha UMKM sangat penting bagi perekonomian nasional.

 

Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

IPC Menuju Trade Facilitator
Pekeja memantau bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (19/3). Memasuki Era Baru Pelabuhan, IPC berkomitmen untuk mendukung program pemerintah guna menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2018 UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta unit. UMKM memiliki kontribusi sebesar kurang lebih 60 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Kelompok ini menyerap 97 persen dari total tenaga kerja, dan 99 persen dari total lapangan kerja.

“Kami berharap UMKM mampu beroperasi dan beradaptasi, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan protokol ‘New Normal’. Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir dan aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan dengan baik,” tutup Arif.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya