Status Negara Menengah Atas RI Bisa Pacu UMKM untuk Naik Kelas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kenaikan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle class) yang ditetapkan Bank Dunia.

Teten mengatakan, status baru tersebut dapat menaikan kepercayaan diri para pelaku usaha di Tanah Air, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Ini berita yang menggembirakan di tengah Covid-19, di tengah ancaman krisis global, Indonesia naik kelas. Jadi mungkin yang paling penting sekarang kita memanfaatkan peringkat baru ini untuk lebih percaya diri, dunia usaha lebih percaya diri bahwa kita bisa menjadi negara yang menarik untuk investasi, termasuk juga kita bisa menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar dari sekarang," tuturnya di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menurut dia, pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk ikut naik kelas dan mengembangkan usahanya.

"Ini sekarang saatnya UMKM naik kelas. Naik kelas dalam pengertian begini, misalnya dalam skala sederhana penjualan naik. Kualitas produk naik. Tapi juga skala usahanya, kewirausahaannya," imbuh Teten.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Namun demikian, ia menekankan, pegiat UMKM juga wajib memacu dirinya untuk mau memperluas kegiatan bisnisnya dalam skala yang lebih besar.

"Katakanlah banyak UMKM yang di sektor kuliner. Banyak kan, tapi enggak mau naik kelas. Enggak mau punya jaringan restoran yang lebih modern. Banyak tukang soto yang pelakunya bukan main, tapi enggak mau berkembang buka gerai lebih luas," ungkapnya.

"Sepatu juga. Sepatu handmade kita kan luar biasa. Jangan sampai tetap sebagai handmade, tapi digedein produksi. Terus dikembangkan inovasi produknya. Itu yang diperlukan," tegas dia.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki buka suara soal keengganan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk beralih ke online. Menurut dia, takut kalah bersaing dengan penjual berskala besar menjadi alasan UMKM enggan go digital.

"Saya kira untuk UMKM go online, masih perlu proses edukasi. Karena mereka masih ragu, usaha kecil takut ketelen usaha gede," kata Teten dalam webinar, Kamis (2/7).

Menurutnya mayoritas pelaku bisnis UMKM di dalam negeri masih menganggap sistem penjualan secara online hanya menguntungkan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan adanya asumsi terkait penggunaan instrumen atau teknologi canggih untuk penunjang bisnis.

Padahal, ia menyebut dengan menerapkan layanan bisnis secara daring justru akan memberikan keuntungan lebih besar bagi UMKM di masa pandemi Covid-19 ini. Yakni, memperluas akses pasar dan menghemat biaya promosi.

Adapun instrumen atau alat penunjang yang diperlukan ialah smartphone dan jaringan internet yang stabil. Namun, Teten mengakui jika tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang baik untuk kegiatan usaha.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan meningkatkan kegiatan sosialiasi terkait pemanfaatan teknologi untuk pengembangan bisnis. Sekaligus penyediaan smartphone dan peningkatan kualitas jaringan internet yang lebih baik bagi pelaku UMKM di daerah.

"Apalagi mayoritas usaha kecil itu adanya di daerah-daerah. Maka, untuk meningkatkan penjualan ya harus terhubung dengan marketplace," tukasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com 

Pemerintahan gencar mempromosikan program Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memasuki era digital. Gerakan ini juga untuk membantu kesiapan bisnis UMKM dalam kenormalan baru pasca pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, pemerintah tengah mendorong 10 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhubung dengan platform digital lewat program tersebut. Sebab, saat ini baru 13 persen atau 8 juta pelaku UMKM yang go digital.

"Kita harus bekerjasama untuk mencapai produk 2 juta UMKM masuk go digital. Karena sudah ada 8 juta lebih UMKM yang sudah bisnis secara online," kata dia dalam webinar via Zoom, Rabu (1/7/2020).

Luhut mengatakan target yang ditetapkan pemerintah tersebut optimis dapat dicapai pada tahun ini. Terlebih lagi sejak diluncurkannya pada 14 Mei lalu, sudah ada 600 ribu UMKM yang di digitalisasikan.