Jika Reshuffle, Pengusaha Usul Ada Jabatan Wakil Menteri Koperasi UKM

Liputan6.com, Jakarta - Wacana reshuffle kabinet menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan dalam sepekan terakhir. Terutama, setelah Sekretariat Presiden pada 28 Juni 2020 mengunggah video rekaman Presiden Joko Widodo atau Jokowi memarahi para menteri.

Kendati begitu, jika dalam waktu dekat Presiden melakukan penyegaran atau reshuffle Kabinet, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mengusulkan ada yang mengisi kedudukan Wakil Menteri Koperasi dan UKM.

“Keberadaan Wakil Menteri ini sangat penting dan strategis mengingat nasib puluhan juta UMKM saat ini yang sudah rontok sebagai dampak pandemi covid 19 sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus,” kata Ketua Umum DPD HIPPI Prov.DKI Jakarta Sarman Simanjorang, dalam keterangannya, Selasa (7/7/2020).

Menurutnya, pelaku usaha UMKM merupakan sektor yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, banyak yang sudah tutup, banyak yang menunggak cicilan pinjaman pokok dan bunga, tunggakan kredit kendaraan bermotor dan rumah bahkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pun sudah mulai ketar-ketir.

“Mereka saat ini sudah banyak yang kehabisan modal karena modal mereka sudah habis membiayai kebutuhan rumah tangga selama pandemic covid-19 ini bahkan ada yang sudah masuk golongan masyarakat miskin baru,” ujarnya.

Sarman menilai ini sangat ironis, tanpa ada perhatian dan program khusus dari pemerintah maka pelaku UMKM ini akan susah, dan lama untuk bangkit kembali. Disisi lain sektor UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Antara lain menyediakan hingga 96 persen dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional, menyumbang 14,17 persen dari total ekspor,menggerakkan ekonomi akar rumput, meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di tengah ancaman krisis ekonomi yang sudah di depan mata, maka Pengusaha mengusulkan untuk mempercepat recovery perekonomian nasional sektor UMKM ini harus segera digerakkan.

Berkaca pada krisis ekonomi 1998 dan moneter 2008 keperkasaan UMKM yang tampil sebagai penyelamat ekonomi harus dapat diperankan kembali dengan penanganan khsusus dari Pemerintah.

“Untuk kali ini sebagaimana yang disampaikan Presiden tidak bisa memakai program yang biasa-biasa saja tapi harus program krisis UMKM. Disinilah fungsi strategis Wakil Menteri Koperasi dan UMKM yang akan banyak dilapangan membuka akses yang dibutuhkan UMKM,” ungkapnya.

Salah satu akses yang harus disediakan adalah Modal Kerja, ini sangat serius karena tanpa modal kerja niscaya mereka akan bisa membuka usaha kembali. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan pinjaman modal kerja dengan persyaratan yang mudah maka para Pelaku UMKM akan mendapatkan modal kerja dari rentenir.

Tentunya dengan bunga yang sangat besar, yang membuat mereka terjerat dengan cicilan pokok dan bunga yang besar dan lama, inilah yang membuat pelaku UMKM akan sangat sulit berkembang dan naik kelas.

“Semoga Presiden dapat mempertimbangkan permintaan ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah membina,mengembangkan dan memberdayakan UMKM cepat keluar dari krisis Covid 19 ini. Tentu Wakil Menteri ini figur yang memahami dan mengerti kondisi UMKM, ketika nanti kondisi ekonomi kita sudah pulih dan UMKM sudah dalam kondisi normal jabatan Wamenkop UKM dapat dihapus atau diakhiri,” pungkasnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rekaman video pada Sidang Kabinet Paripurna pada Minggu (18/6/2020) lalu sempat melontarkan ancaman akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) kepada menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa juga reshuffle," kata Jokowi.

Terlepas dari apakah ancaman tersebut akan direalisasikan atau tidak, sejumlah pengamat meminta Jokowi untuk mengangkat sosok profesional di bidangnya yang terlepas dari unsur politis seandainya reshuffle benar-benar dilakukan, khususnya pada posisi menteri ekonomi. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kehadiran kabinet yang profesional dibutuhkan di tengah situasi krisis pandemi saat ini.

"Bukan berasal dari kalangan politik. Kan masih banyak birokrat handal atau akademisi yang punya integritas menduduki pos tim ekonomi. Jangan sampai reshuffle tapi hasilnya sama saja," ungkapnya kepada Liputan6.com, Minggu (5/7/2020).

Menurut dia, reshuffle mungkin saja dibutuhkan lantaran adanya desakan untuk perbaikan realisasi stimulus agar cepat dirasakan oleh para pelaku usaha.

"Ini yang harus dijawab dengan reshuffle kabinet," ujar Bhima.

Namun demikian, ia menolak untuk memberikan nama siapa saja profesional yang laik diangkat menjadi menteri.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyatakan, seharusnya yang ditunjuk jadi menteri merupakan sosok yang punya kompetensi.

"Bukan sekedar balas budi, bukan juga untuk kepentingan menjaga keseimbangan politik. Pak presiden harus membuktikan bahwa dia sudah tidak ada beban," tuturnya.

"Penyusunan kabinet akan menentukan apakah Pak Jokowi akan dicatat sebagai presiden yang sukses atau gagal. Semoga Pak Jokowi menyadari ini," imbuh Piter.