Kementan Genjot Pengembangan Kawasan Korporasi Padi Ngawi

Liputan6.com, Ngawi - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peningkatan produksi padi, dengan membentuk klaster kawasan korporasi padi di sentra-sentra penghasil padi, seperti di Kabupaten Ngawi.

Ngawi tercatat memiliki luas baku lahan seluas 50.197 Ha dan mempunyai unit pendukung seperti Pengilingan padi (RMU) perberasan, unit usaha penangkaran benih, Unit Pengelolaan Jasa Alat-alat Produksi Pertanian (UPJA) .

“Saya yakin Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi (Propaktani) di Kabupaten Ngawi ini akan berjalan lancar. Itu karena komponen utama sudah ada tinggal di manage saja, kita bentuk korporasi, petani pun akan diuntungkan,” ucap Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementan, Takdir Mulyadi, saat mengunjungi unit-unit bisnis di Kabupaten Ngawi.

Takdir menjelaskan, dengan Propaktani petani kedepannya tidak lagi menjual gabah basah tetapi dikeringkan dengan oven dan digiling menjadi beras medium dan premium sesuai pesanan pasar. Sisa sekam, dan dedak hasil pengilingan harus dimanfaatkan untuk menambah penghasilan.

“Dengan konsep zero waste, petani bisa mengoptimal pendapatannya,” tutur dia.

Mengenai permodalan, Takdir menyarankan kelompok tani dapat memanfaatkan Kredit Usaha Tani (KUR). Di beberapa daerah, skema KUR sudah mulai dirasakan positif bagi para petani dan pengilingan padi, dikarenakan bunga yang rendah sekitar 6 persen.

"Selain KUR petani juga bisa menggunakan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) yang akan mengganti kerugian jika gagal panen atau puso," pungkas dia.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menanggapi Propaktani di Kabupaten Ngawi adalah jawaban permasalahan yang ditemui para petani di wilayah itu. Jika petani bersatu dalam korporasi posisi tawar petani kuat dan harga tidak bisa dipermainkan.

Suwandi mengingatkan, perbaikan tidak hanya kelembagaan petani tapi juga perbaikan seluruh aspek dengan pola kemitraan. Ini mulai hulu sampai hilir (penyiapan agroinput, infrastruktur, budidaya, modal, asuransi, hilirisasi dan pemasaran) semua akan berubah dan terpantau.

“Petani, pengilingan padi dan Pemda Ngawi harus berkomitmen kuat, Komponennya sudah ada tinggal kemauan kuat dari semua pihak, Kementan akan sepenuhnya mendukung, semua demi kesejahteraan para petani”, ucapnya.

Tahun 2020 Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan 130 kawasan korporasi yang harus terimplikasi. Dengan terbentuknya korporasi-korporasi tersebut diharapkan permasalahan klasik bisa diselesaikan Menuju Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern.