Pengusaha Minta Pemerintah Percepat Pencairan Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah guna memperbaiki faktor kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Hariyadi menyampaikan, pemerintah perlu memperluas penerapan protokol kesehatan di luar lingkungan kerja. Sebab, masyarakat umum juga butuh perlindungan kesehatan di era new normal.

"Hal ini perlu kami sampaikan karena kunci daripada pemulihan kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan penyebaran daripada Covid-19," imbuh dia dalam siaran virtual Economic Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).

Untuk penetapannya, ia mengimbau itu dilakukan seiring dengan berjalannya aktivitas perekonomian untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Oleh karenanya, Hariyadi pun meminta pemerintah dapat mempercepat alokasi sejumlah bantuan sosial (bansos) dan stimulus ekonomi, agar daya beli masyarakat bisa terangkat.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan Rp 203,9 triliun untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat selama pandemi Covid-19. Seperti untuk program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai, hingga Kartu Prakerja.

"Dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dunia usaha mengharapkan percepatan penyerapan anggaran bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Peran dana dari pemerintah yang bersumber dari budget dan penghasilan negara bukan pajak sangat diperlukan untuk belanja masyarakat agar ekonomi tetap bergerak," tutur Hariyadi.

Namun demikian, ia juga memahami bahwa penghasilan negara dari sektor pajak saat ini sulit digalang. Dia pun coba mengerti langkah pelonggaran defisit yang dilakukan pemerintah.

"Oleh karenanya kami memahami bahwa pelonggaran deifisit adalah salah satu cara untuk menjaga kita agar tidak mengalami kondisi yang lebih terperosok lagi," ujar Hariyadi.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Perum Bulog mencatat hingga 14 Oktober 2020, Bulog telah menyalurkan Beras Bansos sebanyak 321.222 ton atau 71 persen dari pagu 3 alokasi.

Bulog memastikan terus berkomitmen untuk memaksimalkan penyaluran program Bansos Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat. Serta memastikan kualitas dan kuantitas beras di pintu gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia terjaga.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Bachtiar menyatakan, pihaknya sudah menyediakan stok beras sesuai kualitas yang ditentukan untuk program Bansos Beras ini.

"Memperhatikan realisasi tersebut maka masih tersisa sebesar 128.778 ton untuk segera disalurkan, untuk itu perlu percepatan penyaluran Bansos Beras ini pada sisa hari di bulan Oktober ini," kata Bachtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).

Adapun, Perum Bulog menerima kunjungan kerja masa reses I Komisi IV DPR di Subang, Jawa Barat. Kedatangan DPR ialah guna meninjau langsung kualitas beras untuk program Bansos tahun 2020 dari Kemensos di wilayah tersebut.

Pimpinan Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menjelaskan, kunjungan kerja kali ini difokuskan untuk meninjau langsung dan memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos beras Keluarga Penerima Manfaat di wilayah Jabar.

Seperti yang diketahui, telah beredar berita tentang beras bansos yang tercampur biji plastik di wilayah Jabar yang sedang di usut oleh Kejaksaan Negeri setempat.

“Kita sudah cek langsung kondisinya di gudang Bulog tidak ada beras plastik dan tadi sudah dijelaskan oleh Direksi BULOG bahwa isu beras plastik dipastikan dilakukan oleh oknum yang terganggu karena penyaluran bansos ini menggunakanan beras Bulog bukan beras mereka, serta kita mendorong Kejaksaan segera mengungkap oknum tersebut," ujar Dedi.

Di samping itu, Tim monitoring dan evaluasi Bulog terus berkerjasama dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk mengusut laporan masyarakat terkait penemuan biji plastik dalam beras bansos.

Bulog dengan tegas meyakinkan, beras yang tercampur dengan biji plastik bukan berasal darinya.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan Perum Bulog harus didorong untuk terus bisa menyediakan stok beras berkualitas untuk program-program pemerintah.

"Sehingga stok Bulog ini bisa berputar dan bisa terus menyerap beras hasil panen petani," katanya.