Belanja Pemerintah untuk Bansos di Kuartal III 2020 Naik 246,5 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, realisasi belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kuartal III 2020 naik signifikan dibanding triwulan sebelumnya. Terutama belanja untuk bantuan sosial (bansos).

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyampaikan, belanja negara pada kuartal ketiga ini tercatat sebesar 28,16 persen dari pagu anggaran, meningkat dari triwulan III 2019 yang 22,75 persen.

"Jadi kalau lihat realisasi belanja negara ini terutama disebabkan oleh naiknya realisasi belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa," jelasnya, Kamis (5/11/2020).

Suhariyanto mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Ini tercermin dari pertumbuhan belanja barang 47,8 persen dan belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) yang naik tinggi sekali hingga 246,5 persen.

"Tentunya realisasi APBN ini akan berpengaruh positif pada konsumsi pemerintah dan untuk membantu konsumsi rumah tangga," sambung dia.

Selain belanja negara, BPS juga mencatat sejumlah kenaikan pada kuartal III 2020. Seperti realisasi penanaman modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang naik secara kuartalan sebesar 8,9 persen, dan tumbuh 1,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kemudian produksi mobil juga membaik, yakni sebanyak 113.563 unit atau naik 172,78 persen dibanding kuartal II 2020. Namun secara year on year masih turun 68,47 persen.

Secara wholesale, angka penjualan mobil bahkan menunjukan kenaikan lebih tinggi hingga 362,17 persen di triwulan ketiga tahun ini. Namun masih turun 59,3 persen secara tahunan.

"Penjualan motor wholesale juga naik 190,75 persen secara Q2Q (dari kuartal II 2020), namun turun 46,14 persen secara yoy," ujar Suhariyanto.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memastikan akan memperpanjang program bantuan sosial (bansos) tunai atau BST bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 hingga 2021.

Juliari menyampaikan, ia telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap melanjutkan sejumlah program bansos tunai pada kurun waktu Januari-Juni 2021. Tapi khusus untuk bansos tunai yang bersifat reguler, pemerintah disebutnya akan mengalokasikan bantuan tersebut hingga Desember 2021.

"Beberapa program akan langsung kita jalankan juga di Januari 2021. Baik yang sifatnya reguler yaitu PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan juga yang bantuan sosial tunai. Kita akan jalankan di bulan Januari 2021," jelasnya, Rabu (4/11/2020).

"Untuk yang reguler tentunya sepanjang tahun, Januari-Desember 2021 dengan indeks dan target yang sama. Namun yang bansos tunai saat ini memang masih kita anggarkan dari Januari ke Juni saja," dia menekankan.

Senada, Kepala Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin menuturkan, Jokowi sedari awal memang konsisten memberikan arahan agar semua rakyat yang terkena dampak pandemi paling besar harus dibantu.

"Jadi saya rasa, baik penyerapan sampai Desember maupun tahun depan kita akan tetap fokus agar program-program di dalam kategori perlindungan sosial, baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun kementerian/lembaga lain," tuturnya.

Selanjutnya, Budi mengatakan, Jokowi juga mengarahkan pemerintah untuk mengejar UMKM dalam memberikan bansos. Sebab, UMKM menyerap sekitar 90 persen dari tenaga kerja nasional, dan menyumbang kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 50 persen lebih.

"Jadi kita juga akan konsisten mengejar ini. Kebetulan program UMKM yang kedua setelah program perlindungan sosial, dan rencananya tahun depan akan kita kejar terus," ujar dia.