Jokowi Kaget Dengar Bocoran dari Sri Mulyani soal Target Investasi SWF

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkejut saat mendengar bocoran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal target realisasi investasi dari Indonesia Investment Authority (INA). Untuk diketahui, INA merupakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). 

"Saya tadi bisik-bisik ke Bu Menkeu, awal-awal ini mungkin 1 sampai 2 bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa? Dijawab Bu Menkeu ya kira-kira USD 20 miliar. Duit yang gede banget," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021 di Jakarta yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumat (15/1/2021).

Jokowi mengungkapkan, untuk modal awal INA akan memperoleh Rp 75 triliun. Rinciannnya terdiri atas dana tunai pemerintah senilai Rp 15 triliun dan saham-saham milik BUMN senilai Rp 50 triliun.

"Pemerintah akan menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp 15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp 50 triliun. Kalau yang tadi USD 20 miliar, ini rupiah. Untuk INA. Untuk INA," jelas dia.

Jokowi menilai modal besar INA tersebut dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan anggaran Indonesia yang besar. Kemudian demi meningkatkan arus Foreign Direct Investment (FDI) dan menurunkan rasio utang Indonesia.

"Pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan. Juga untuk meningkatkan tingkat FDI Indonesia dan juga untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia," imbuh dia.

Oleh karena itu, presiden Jokowi berharap INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum maupun kelembagaan. "INA juga diharapkan andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan," ujar dia mengakhiri.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dilakukan dengan tata kelola yang baik. Pemerintah bahkan menjamin akan memilih tokoh-tokoh yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang SWF.

"Seperti diketahui sekarang sudah ada PP Tata Kelola dan akan jadi landasan kita untuk lakukan di mana ada tata kelola ada dewan pengawas SWF dua orang," kata dia dalam APBN Kita, di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Dalam Undang-Undang (UU) tersebut, Menteri Keuangan ditunjuk sebagai Ketua dan Menteri BUMN sebagai Anggota. Sementara terdapat tiga orang dewan pengawas independen dari kalangan profesional.

"Presiden sudah intruksikan seluruh proses sampak pemilihan berisi orang-orang punya reputasi dan kredibilitas karena mmenyangkut institusi yang sangat penting yang akan kelola sebuah wealth fund yang sangat signfikan," jelas dia.

Bendahara Negara itu melanjutkan, selain pembentukan dewan pengawas nanti juga bakal ada dewan direksi. Di mana kursi dewan direksi itu juga akan diisi oleh kalangan profesional yang berpengalaman dan memiliki kredibilitas.

"Sehingga mereka bisa jalankan misi untuk jalankan SWF dengan tata kelola baik, efisien, efeiktif dan kemampuan jaga kredibilitas, SWF ini isntument atau vehicle institusi yang diharap mampu tambah kemampuan Indonesia untuk terus lakukan pembangunan ekonomu tanpa andalkan pada leverage atau pinjaman lebih ke penyertaan modal," kata dia.

Sejauh ini, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan beberapa jajaran di bawahnya tengah menjalankan tugas untuk merekrut dewan pengawas. Nantinya, hasil dari proses ini akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita berharap ini bangun reputasi Indonesia untuk mampu ciptakan entitas yang kredibel, baik dan efektif untuk mobilisasi capital atau modal dari dalam maupun luar negeri untuk tingkatkan kinerja pembangunan tanpa tambah risiko dari sisi pinjaman," jelasnya.