DPR Duga Ada Oknum Distributor Pupuk Bersubsidi di Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan ada oknum distributor pupuk bersubsidi di pemerintahan. Keberadaan oknum tersebut sangat memungkinkan karena dalam distribusi pupuk melibatkan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian.

"Ada oknum juga di Lapangan Banteng, Kemenko (Perekonomian) jadi distributor pupuk karena ada urusan dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan)," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Sudin mengatakan PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) atau PIHC harus bertanggung jawab bila dugaannya tersebut benar adanya. Sebab, PIHC bertanggung jawab sebagai penentu agen distributor pupuk bersubsidi.

"Yang bertanggung jawab PT PI (Pupuk Indonesia) dong, dari pabrik, dari petani sampai pabrik lagi itu tanggung jawab PT PI," kata dia.

Sehingga bila ada agen atau pengecer pupuk bersubsidi yang 'nakal', maka PT PIHC harus bertanggung jawab. Sebab selama ini bila ada masalah dalam distribusi pupuk yang ditangkap pihak berwajib hanya distributor.

"Selama ini kalau ada masalah yang ditangkap distributor, bawa ke polisi atau kejaksaan,"

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman membeberkan kesiapan perseroan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dan non subsidi di tahun 2021.

Terhitung, stok awal dan prognosa produksi pupuk di tahun 2021 mencapai 15,47 juta ton. Sementara hingga 16 Januari 2021, stok pupuk bersubsidi mencapai 1,21 juta ton (stok lini 3 produsen).

"Untuk UREA stok awal dan prognosa produksinya 8,7 juta ton, dengan alokasi subsidi sesuai anggaran 2021 4,61 juta ton dan non subsidi 3,8 juta ton. Total 7,9 juta ton, sehingga untuk UREA masih ada cadangan untuk 2022 sebesar 782 ribu ton," jelas Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (18/1/2021).

Untuk pupuk NPK, stok awal dan prognosa produksinya ialah 3,8 juta ton dengan alokasi subsidi 2,68 juta ton dan non subsidi 618 ribu ton. Total alokasi NPK mencapai 3,3 juta ton sehingga masih ada cadangan untuk awal 2022 sebesar 571,8 ribu ton.

Kemudian untuk pupuk SP 36, stok awal dan prognosa produksinya ialah 961 ribu ton dengan alokasi subsidi 640 ribu ton dan non subsidi 20 ribu ton. Total penyaluran pada 2021 ialah 660 ribu ton sehingga cadangan untuk awal 2022 masih ada sebanyak 300 ribu ton.

"Pupuk ZA 129 ribu atau hampir 130 ribu ton, dan organik 194 ribu ton (cadangan untuk awal tahun 2022)," lanjutnya.