2.070 ASN Kementerian Koperasi dan UKM Disuntik Vaksin Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menggelar vaksinasi untuk 2.070 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya.

Vaksinasi kali ini termasuk karyawan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP KUKM) atau Smesco Indonesia. Serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM.

"Kami mendapatkan giliran vaksinasi dengan total 2.070 orang. Hari ini sekitar 700 pegawai dan rencana nanti sampai hari Rabu dilakukan vaksinasi. Mudah-mudahan ini bisa segera 100 persen," kata Teten usai menyaksikan penyuntikan vaksin Covid-19 tahap pertama di Gedung KemenkopUKM, Senin (8/3/2021).

Selain melakukan vaksinasi bagi seluruh pegawai di KemenkopUKM, Teten juga memastikan seluruh pegawainya tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Penggunaan masker dan juga pembatasan jumlah pekerja yang masuk kantor (work from office) masih terus dijalankan. Hal itu dilakukan demi memaksimalkan upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengapresiasi upaya KemenkopUKM yang telah mendukung program vaksinasi bagi ASN dan pelayan publik.

Oscar berharap dengan semakin banyak orang yang divaksin bisa menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal dengan jumlah minimal 181,5 juta orang yang divaksin.

"Terima kasih kepada jajaran Kementerian Koperasi dan UKM yang telah memulai vaksinasi. Kita dengan temen-teman di Kementerian dan Lembaga, semua ASN, dan pelaku ekonomi yang bergerak di bidang UMKM akan divaksin. Kita ingin capai herd immunity," pungkas Oscar.    

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) serta Lembaga pembiayaan untuk terus meningkatkan literasi keuangan sekaligus meningkatkan pembiayaan formal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, program literasi ini diharapkan dapat mendorong pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan skala usaha UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.

"Saya juga berharap pelaku UMKM di tanah air untuk mendapatkan akses pembiayaan hingga skala ekonominya lebih efisien dan menjadi katalisator perekonomian Indonesia," kata Teten dalam webinar Peran Sektor Keuangan Bangkitkan UMKM, Kamis (25/2/2021).

Lanjut Teten, saat ini Pemerintah tengah menyiapkan stimulus yang diharapkan dapat membangkitkan UMKM pada tahun 2021 dan berdampak pada perekonomian Indonesia secara agregat. Antara lain berupa Subsidi Bunga KUR dan Non KUR, KUR Super Mikro, modal kerja koperasi melalui LPDB, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Menurutnya, pemulihan sektor UMKM dan koperasi adalah faktor penting untuk menjawab tantangan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini didukung kenyataan populasi UMKM yang mendominasi hingga 99 persen unit usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan berkontribusi 61,1 persen terhadap PDB. 

Adapun Teten menyampaikan terkait proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, saat ini baru mencapai 19,97 persen pada tahun 2020. Hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM. 

"Kegiatan UMKM juga dianggap tidak feasible serta sulitnya UMKM dalam melengkapi persyaratan administratif pembiayaan formal," katanya. 

Seharusnya dengan populasi UMKM yang besar, maka sudah sepatutnya rasio kredit perbankan untuk UMKM meningkat pada angka 22 persen hingga 30 persen. 

"Di sinilah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan menyongsong UMKM nasional lebih berdaya saing dan mendunia," ujarnya. 

Demikian, sebenarnya realisasi penyaluran KUR pada sektor produktif di 2020 terus meningkat menjadi 57,25 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 52 persen. Porsi penyaluran KUR tahun 2020 terbesar disalurkan di sektor perdagangan (42,8 persen) kemudian sektor pertanian (29,6 persen) dan jasa (14,9 persen). 

"Sektor pertanian menyerap paling banyak pelaku usaha mikro. Menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor pertanian yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan tantangan pemenuhan pangan di masa depan," pungkasnya.