PPKM Darurat, Bagaimana Stok Beras Bulog?

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog tegas menjamin pasokan beras yang dikuasai dalam jumlah aman selama PPKM Darurat yang akan dimulai pada hari ini. Bulog juga memastikan mampu menghadapi kebutuhan lonjakan beras yang tak terduga sekaligus meminta seluruh jajaran Bulog mewaspadai lonjakan tersebut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait akan kebutuhan beras.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Bulog untuk bisa selalu tersedia di masyarakat.

“Tidak ada masalah, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan. Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/7/2021).

Bulog sendiri memastikan seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara online maupun offline, juga outlet-outlet milik Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada.

“Bulog sendiri juga sudah memiliki sistem penjualan secara online yaitu IPANGANANDOTCOM yang akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pembelian kebutuhan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan Pangan yang dibeli melalui IPANGANANDOTCOM akan diantar langsung ke rumah pembeli sehingga akan mempercepat dan memastikan pendsitrubusian beras langsung diterima oleh masyarakat,” kata Awaludin Iqbal.

Hingga saat ini jumlah stok beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia sebanyak 1,4 juta ton, ini merupakan batas aman sesuai penugasan pemerintah yaitu sebanyak 1-1,5 juta ton.

“Untuk pendistribusian juga tidak ada masalah, karena Bulog termasuk cakupan sektor kritikal industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari jadi karyawan kami diperbolehkan bekerja dalam jumlah 100 persen dengan protokol kesehatan”, tambah Awaludin Iqbal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Seiring dengan berlakunya Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, pemerintah memastikan akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Penyaluran BST ini akan dilakukan melalui kantor pos seperti sebelumnya.

"BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur, " ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dikutip Sabtu (3/3/2021).

Untuk besaran Bansos Tunai yang akan diberikan adalah senilai Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan, sedangkan pada Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.

"Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, " pinta Mensos.

Untuk target penyaluran per bulannya, Bansos Tunai menyasar 10 juta penerima bantuan, penerima Bantuan Pangan  Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta, serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.

"Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di-clearkan dalam rapat, " kata Mensos.

Data nyangkut itu, dikarenakan nama yang tercantum di data bank tidak persis sama dengan data milik Kementerian Sosial yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Di bank itu nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama 'IT', NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan, " terang Mensos.

Teknis penyaluran BST seperti biasa melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

“Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” terang Mensos.

Penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Sosial, melainkan ada tambahan anggaran dari Pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada bulan Mei danJuni sebanyak Rp 2,3 triliun.

“Sebetulnya ada total tambahan sebesar Rp 6 triliun untuk penyaluran selama dua bulan, tapi kita masih punya uang spare sebanyak Rp 3 triliun sekian,” ungkapnya.

Upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana bansos yang dilakukan dari struk belanja penerima manfaat, jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok.

“Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain, ” pungkasnya.