Lagi, Sri Mulyani Bakal Sunat Anggaran K/L dan Daerah Rp 31 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali akan melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp31 triliun. Hal ini sejalan dengan lonjakan kasus dan kebutuhan untuk penanganan Covid-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, secara rinci refocusing dan realokasi akan diambil melalui anggaran belanja K/L sebesar Rp26 triliun dan TKDD sebesar Rp5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19.

“Kita sedang mengidentifikasi sekitar Rp26 triliun (dari belanja K/L) plus another Rp5 triliun dari TKDD,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Senin (12/7)

Bendahara Negara itu mengatakan,refocusing dan realokasi yang merupakan tahap ketiga ini dilakukan karena adanya ancaman Covid-19 varian Delta. Sehingga membutuhkan penanganan serius disertai dana yang cukup.

“Kami akan menyelsaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan COVID-19,” ujarnya.

Dia menyamapikan, sebelumnya pemerintah juga sudah pernah melakukan refocusing dan realokasi tahap pertama yakni pada Februari 2021 dari belanja K/L Rp59,1 triliun dan TKDD Rp15 triliun.

Kemudian refocusing dan realokasi tahap kedua dilakukan atas komponen tunjuangan kinerja THR serta gaji ke-13 dalam belanja K/L sesuai PP Nomor 63 Tahun 2021 sebesar Rp12,1 triliun.

“Waktu itu kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan raykat kita. Rp12,1 triliun kita ambil untuk (menangani) COVID-19,” tegasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, realisasi belanja anggaran sepanjang tahun ini akan berada di angka Rp 1.929,6 triliun. Jumlah ini mencapai 98,2 persen dari total pagu yang sebesar Rp 1.954,2 triliun.

"Untuk belanja negara 2021 kami membuat outlook sampai dengan akhir tahun sesuai dengan trend penggunaannya. Kita perkirakan 98,2 dari belanja negara akan terpakai atau Rp 1.929,6 triliun," kata dia dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Perkiraan realisasi belanja anggaran tersebut naik 4 persen jika dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2020. Di mana realisasi belanja negara pada 2020 di angka Rp 1.833 triliun dari pagu Rp 1.975,2 triliun.

"Tahun lalu penyerapannya hanya 92,8 persen dari total anggaran Rp 1.975 triliun hanya terserap Rp 1.833 triliun. Tahun ini anggaran kita Rp 1.954 triliun, kita perkirakan porsi atau penyerapannya akan mencapai Rp 1.929 lebih baik dari 2020," jelasnya.

Dia menambahkan, perkiraaan realisasi tersebut memang akan sangat bergantung pada kesiapan daripada Kementerian atau Lembaga (K/L) masing-masing. Jika memang KL belanjanya mengalami kesulitan maka akan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Ini yang kita lakukan dalam refocusing yang waktu itu sudah disampaikan pada sidang kabinet Paripurna minggu yang lalu," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

Sebelumnya, Pemerintah memastikan anggaran kesehatan untuk menangani Covid-19 masih mencukupi, sekalipun terjadi lonjakan kasus aktif. Adapun tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran klaster sektor kesehatan mencapai Rp 172,84 triliun.

"Kita telah menyiapkan pagu yang cukup, apalagi sekarang kita menghadapi kenaikan kasus covid sehingga ini bisa digunakan untuk menangani juga mengantisipasi kenaikan covid kita ke depan," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam video conference, APBN Kita, Senin (21/6/2021).

Suahasil menyebut saat ini realisasi anggaran klaster kesehatan adalah Rp 39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu hingga 18 Juni 2021. Realisasi ini mengalami peningkatan sebab sampai dengan kuartal I lalu anggarannya baru terserap Rp 14,91 triliun.

Jika dirinci, anggaran kesehatan ini digunakan untuk belanja diagnostik testing dan tracing sekitar Rp 250 miliar, therapeutic antara lain biaya klaim perawatan Rp 13,96 triliun dan insentif-santunan tenaga kesehatan Rp 4,22 triliun, serta program vaksinasi Rp 9,27 triliun.

Selain itu, ada belanja untuk penelitian dan komunikasi sebesar Rp 5 miliar, BNPB Rp 660 miliar, Bantuan iuran JKN Rp 260 miliar, insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk Vaksin Rp 3,1 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya pada daerah Rp 7,81 triliun.

"Kesiapan dari APBN untuk penanganan kesehatan ini, kita memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan covid. Dan tentu perlu dipakai sesuai dengan tata kelola yang berlaku, tata kelola yang baik," tandas dia.