Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

128 Anak Buah Sri Mulyani Meninggal Akibat Covid-19, Didominasi Pegawai Pajak

Sebanyak 128 pegawai Kementerian Keuangan telah meninggal akibat terpapar Covid-19.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Sep 2021, 14:20 WIB

Diterbitkan 02 Sep 2021, 14:20 WIB

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Realisasi defisit APBN pada Januari lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut sebanyak 128 pegawai Kementerian Keuangan telah meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Dari jumlah itu, paling tertinggi terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mencapai 77 orang.

"Tentu jumlah yang paling besar adalah teman-teman di pajak dan yang paling besar dan memiliki instansi vertikal yang memang pekerjaannya harus berhubungan dengan masyarakat," kata dia saat rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (2/9).

Tak hanya itu, dua unit lingkungan Kementerian Keuangan juga banyak memakan korban adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ketiga unit tersebut memang paling besar dan memiliki instansi vertikal yang memang pekerjaannya harus berhubungan dengan masyarakat.

"Sehingga memang agak sulit untuk menghindarkan. Ini merupakan suatu yang kita lihat risiko dari teman-teman Kemenkeu dalam menjalankan apa tugasnya," jelas dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kasus Aktif Covid-19

FOTO: Program Vaksinasi COVID-19 Jadi Optimisme Pertumbuhan Ekonomi 2021

Petugas memeriksa pedagang saat vaksinasi COVID-19 di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Kamis (25/2/2021). Menkeu Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini ada pada 4,5-5,3 persen karena adanya dukungan program vaksinasi COVID-19 sebagai penentu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Bendahara Negara itu mengatakan, di satu sisi Kementerian Keuangan tengah konsentrasinya mengamankan kasus aktif nasional dengan membuat kebijakan-kebijakan hingga mengamankan ekonomi.

Namun pihaknya juga harus mengamankan jajaran di lingkungan kementeriannya.

"Kami bertanggung jawab mengelola APBN sebagai instrumen yang bekerja luar biasa penting dalam menghadapi Covid-19 secara nasional. Jadi dalam hal ini banyak sekali perubahan yang harus kita lakukan. Padahal di internal kita juga menghadapi anak buah kita yang mengalami kondisi yang luar biasa," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓