IMF: China Sebenarnya Mampu Selesaikan Masalah Utang Evergrande

Liputan6.com, Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan dalam laporannya jika China sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan utang perusahaan properti Evergrande Group. Inimeskipun ada risiko pada sektor properti yang bisa menyebabkan tekanan keuangan meluas.

Diketahui bahwa Evergrande, dengan kewajiban membayar lebih dari USD 300 miliar, telah membuat khawatir investor secara global. Ini setelah perusahaan melewatkan pembayaran obligasi putaran ketiga dalam tiga pekan.

Perusahaan properti China tersebut juga mengalami dampak berat di pasar obligasi. "Saya pikir pihak berwenang memiliki sarana untuk mengatasi situasi ini," kata Direktur Departemen Moneter dan Pasar Modal IMF, Tobias Adrian, dalam sebuah wawancara dan rilis IMF's Global Financial Stability Report.

"Mereka memiliki kapasitas fiskal dan mereka memiliki perangkat hukum serta kelembagaan untuk mengatasi masalah ini. Jadi satu hal yang salah adalah bahwa komunikasi tidak begitu jelas dan langkah-langkah yang diperlukan tidak diambil," sebut Adrian.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Laporan IMF mengatakan bahwa perluasan masalah Evergrande sejauh ini berada pada pengembang properti lain yang melemah secara finansial dan perusahaan berperingkat lebih rendah.

Jika situasinya "meningkat, ada risiko bahwa tekanan keuangan yang lebih luas dapat muncul, dengan implikasi bagi ekonomi dan sektor keuangan China serta pasar modal global secara ekstrem," kata IMF.

China telah mendorong perusahaan milik pemerintah dan pengembang properti yang didukung negara untuk membeli beberapa aset Evergrande, menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut sebelumnya.

"Selama pihak berwenang memiliki rencana yang jelas, saya berharap situasinya bisa diselesaikan," kata Adrian.

Dalam Global Financial Stability IMF, organisasi tersebut secara lebih luas mendesak para pembuat kebijakan di China agar "bertindak tegas" dan menargetkan dukungan ekonomi berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut.