Kepastian Pembukaan Ekspor Batu Bara Diputuskan Rabu Ini Pukul 18.00 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Pembukaan kembali ekspor batu bara rencananya akan dilakukan pada Rabu (12/1/2022) hari ini. Namun, sejauh ini belum ada kabar pasti bagaimana kelanjutan kebijakan pembukaan ekspor batu bara tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, keputusan akhir apakah pengiriman kapal ekspor batu bara jadi mulai dilaksanakan hari ini atau tidak berada di bawah tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Oleh karenanya, ia dan sejumlah menteri terkait lain akan berunding dengan Menko Luhut akan keputusan itu pada pukul Rabu (12/1/2022) hari ini pukul 18.00 WIB.

"Ekspor batu bara kewenangannya ada di Menko Maritim. Nanti jam 6 kita akan lakukan rapat koordinasi terakhir. Insya Allah apa yang jadi harapan itu terjadi," ujar Menhub Budi Karya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Budi Karya menyatakan, pemerintah bakal terus mempertanyakan kesiapan pengusaha batu bara akan kewajibannya memasok suplai dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

"Kami sebagai salah satu dari stakeholder akan menindaklanjuti itu, di satu sisi memastikan bahwa kebutuhan batu bara dalam negeri itu berjalan dengan baik, cukup dengan stok waktu tertentu," tuturnya.

"Tetapi kalau memang sudah cukup maka tentu rapat nanti sore akan memutuskan memperbolehkan ekspor," ucap Menhub Budi Karya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

PT PLN Batubara tengah masuk radar dua kementerian untuk dievaluasi bahkan ditutup. Polemik yang menyangkut anak perusahaan PLN ini disinyalir telah terjadi sejak lama.

Diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta PLN Batubara untuk ditutup. Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir pun bilang akan melakukan evaluasi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menaksir polemik ini telah terjadi sejak lama.

"Saya rasa memang polemik PLN Batubara ini sudah ada semenjak proyek 35ribu MW pemerintah pada periode pertama digalakkan. Di satu sisi ingin mengebut pembangkit listrik untuk 35ribu MW namun ingin menggunakan bahan bakar bersih," katanya kepada Liputan6.com, Selasa (11/1/2022).

Ia menilai pemerintah perlu memilih salah satu, antara mengejar proyek 35 Ribu MW ayau membangun pembangkit listrik bertenaga Energi baru Terbarukan (EBT).

"Namanya kebijakan pasti ada pilihan yang diukur cost and benefitnya," kata dia.

Ini menurutnya sama seperti penutupan pembangkit listrik batubara yang akan menimbulkan cost dan benefitnya. Ia menilai, secara cost pasti akan menghambat produktivitas industri.

"Sebagian pasokan listrik masih disupply oleh pembangkit listrik tenaga uap dengan batubara. Pasti industri akan terdampak dengan terancam berkurangnya pasokan listrik. Kedua adalah mega proyek 35ribu MW akan dicap lipservice semata," ungkapnya.