Timnas Indonesia vs Jepang, Garuda dan Samurai Biru Beda Jalan Menuju Piala Dunia 2026

Mangkrak 6 Tahun, Akhirnya Lotte Bangun Pabrik Petrochemical di Cilegon

Bahlil meminta Lotte untuk berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Cilegon. Dia tidak ingin perusahaan besar tersebut bekerja sama dengan pengusaha asal Cilegon tetapi ada di Jakarta.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Feb 2022, 20:55 WIB

Diterbitkan 16 Feb 2022, 20:55 WIB

Bahlil Lahadalia dan Zainudin Amali Temui Jokowi di Istana

Ekspresi mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia saat tiba di Istana, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Bahlil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menempati salah satu pos kementerian di Kabinet Kerja Jilid II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKM Bahlil Lahadalia memberikan kabar baik mengenai rencana investasi Lotte di sektor petrochemical. Rencana pembangunan pabrik di Cilegon ini sudah mangkrak 6 tahun dan akhirnya akan berjalan di tahun ini.

"Di Cilegon ada Lotte, ini 6 tahun investasi mangkrak dengan nilai Rp 60 triliun untuk membuat industri petrochemical," kata Bahlil Lahadalia, dalam acara Penghargaan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Kepala Daerah, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Masalah investasi mangkrak ini baru bisa diselesaikan setelah dirinya turun tangan. Menyelesaikan sengkarut permasalahan yang tak kunjung usai sejak 2016.

Kepada investor asal Korea Selatan tersebut, Bahlil meminta Lotte untuk berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Cilegon. Dia tidak ingin perusahaan besar tersebut bekerja sama dengan pengusaha asal Cilegon tetapi ada di Jakarta.

"Wajib kolaborasi dengan orang Cilegon yang ada di Cilegon. Bukan orang Cilegon yang ada di Jakarta," ungkapnya.

Adanya kolaborasi tersebut bertujuan agar muncul pengusaha-pengusaha baru dari daerah. Sehingga kue ekonomi yang dibangun bisa dirasakan semua masyarakat. Dalam artian, tidak dikuasai pengusaha tertentu yang sudah sukses dengan bisnisnya.

"Tidak bisa lagi kue ekonomi ini dikuasai sekelompok orang. Oleh karena itu kita bagi agar ada pemerataan dengan kolaborasi dengan UMKM," ungkapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Berusaha di Kalteng

Meski begitu, Bahlil mengakui belum semua daerah bisa mengimplementasikan keinginan pemerintah. Mengkolaborasikan perusahaan besar dengan pelaku usaha daerah untuk tujuan pemerataan.

Seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah terlah berupaya mewujudkan perintah tersebut namun masih belum bisa terimplementasikan dengan sempurna.

"Di Kalteng ini juga kita lihat sedang berusaha tapi masih morat-marit, investor ini harus dibagi ya dengan pengusaha yang ada di daerah," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓