Pemerintah Wajibkan Pencadangan Data Nasional Usai Diserang Hacker, Langkah Terlambat?

Anggaran Rp 5,1 Triliun Dikucurkan buat Bangun Rusun dan Bedah Rumah di 2022

Rusun tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, PNS, mahasiswa di perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 18 Feb 2022, 09:41 WIB

Diterbitkan 18 Feb 2022, 09:41 WIB

Kementerian PUPR menyiapkan rumah susun (rusun) di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk akomodasi tambahan pengunjung MotoGP Mandalika. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu anggaran Rp 5,1 triliun pada 2022. Dana tersebut akan dipakai untuk program pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), hingga bedah rumah.

"Ditjen Perumahan juga telah melakukan rasionalisasi melalui efisiensi belanja dukungan manajemen, dan efisiensi biaya pendukung untuk program pemulihan ekonomi," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Jumat (18/2/2022).

Rincian pagu anggaran 2022 Direktorat Jenderal Perumahan setelah dilakukan rasionalisasi meliputi alokasi anggaran belanja modal, belanja barang dan belanja pegawai.

Kemudian, belanja operasional dan non-operasional seperti prioritas pembangunan nasional, proyek strategis nasional, rehabilitasi sarana/prasarana, hingga pembangunan rumah masyarakat pasca bencana.

Adapun rincian target pembangunan rumah yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan tahun ini setelah rasionalisasi, antara lain untuk pembangunan rusun sebanyak 5.141 unit dengan anggaran Rp 1,99 triliun.

Rusun tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, PNS, mahasiswa di perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama.

Selanjutnya, pembangunan rusus sebanyak 1.823 unit dengan anggaran sebesar Rp 0,34 triliun. Khusus rusus akan difokuskan untuk masyarakat terdampak program pemerintah, terdampak bencana, daerah tertinggal, terpencil dan terluar (3T).

Bedah Rumah

Kementerian PUPR mulai melaksanakan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta dengan Program Bedah Rumah. (Dok Kementerian PUPR)

Kementerian PUPR juga akan menyalurkan bantuan peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni, atau bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Itu akan disalurkan kepada 101.250 unit rumah di 34 provinsi dengan anggaran Rp 2,29 triliun.

Terakhir, pembangunan 20.500 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan alokasi Rp 0,19 triliun untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 0,29 triliun.

"Kami juga akan terus mendorong pembangunan perumahan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan penyediaan rumah dengan prasarana dan sarana permukiman dengan berkolaborasi dengan Ditjen Cipta Karya," ujar Iwan

Lanjutkan Membaca ↓