Usai Lebaran Bakal Sepi Lowongan Kerja Baru, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, penarikan tenaga kerja baru akan mengalami hambatan usai periode Lebaran Idul Fitri 2022. Artinya, usai Lebaran bakal sedikit perusahaan yang membuka lowongan kerja.  

Bhima menjelaskan, prediksi tersebut didasari atas perkiraan bahwa pelaku usaha masih dihantui ketidakpastian ekonomi. Sehingga membuat mereka menahan diri untuk membuka lowongan kerja baru.

"Sektor lapangan kerja masih belum optimal, karena pengusaha masih wait and see juga soal pemulihan daya beli. Ada keraguan untuk ekspansi sehingga berpengaruh ke lowongan kerja baru," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Sabtu (7/5/2022).

Jikapun suatu perusahaan butuh bantuan tenaga baru, Bhima menambahkan, mereka akan lebih memilih untuk menarik pekerja alih daya, paruh waktu atau pegawai-pegawai lama yang sempat diputus kontrak.

"Kalaupun rekrut pegawai akan prioritaskan yang sebelumnya dirumahkan atau di-PHK. Tidak sedikit juga yang memilih untuk merekrut pekerja via outsourcing karena upahnya lebih murah," ungkap dia.

Bhima menilai, indikator kesempatan kerja sejauh ini masih belum menunjukkan titik optimisme.

Itu disebabkan beberapa faktor, seperti tantangan di sektor industri menghadapi naiknya biaya bahan baku dan ongkos produksi. Di sisi lain, pemasukan investasi memang naik, tapi kualitasnya justru menurun.

"Serapan tenaga kerja dari investasi tidak sebesar pra-pandemi. Dan itu masalah serius. Insentif fiskal pemerintah sebaiknya lebih difokuskan ke sektor padat karya," tegasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, tren pemulihan ekonomi Indonesia di tahun ini masih dibayangi dengan berbagai tantangan.

Ekonom sekaligus Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan terdapat tiga tantangan yang harus diwaspadai Indonesia dalam upaya memulihkan ekonomi. Tantangan pertama adalah masih rentannya situasi Covid-19.

“Saat ini pandemi sudah mulai memasuki masa endemik, tetapi sifatnya masih riskan dan rentan. Dari sisi nasional, semakin menurunnya antusiasme penduduk Indonesia mendapatkan vaksin, padahal vaksin merupakan hal utama dalam menangani pandemi. Penurunan ini bisa jadi salah satu sumber untuk tetap rentan dalam situasi pandemi,” ujar Yose, dikutip dari kemenkeu.go.id, Jakarta, Rabu (6/4).

Yose mengungkapkan tantangan kedua beradaptasi dengan krisis saat ini dan menjadikannya sebagai momentum perubahan. Dalam dua tahun terakhir, transformasi digital terjadi sangat pesat dan Indonesia harus beradaptasi dengan kondisi tersebut.

“Namun, masih banyak necessary condition yang masih belum mumpuni jika ingin melakukan transformasi digital secara optimal seperti infrastruktur, skills dan talents, serta literasi pengguna," katanya.

Selain itu, penyesuaian kerangka kebijakan juga diperlukan karena kerangka kebijakan ekonomi digital berbeda dengan kerangka kebijakan Indonesia yang masih dalam koridor ekonomi konvensional,” kata Yose.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menambahkan tren perubahan yang terjadi secara signifikan saat ini turut diakselerasi oleh adanya pandemi. Begitu pula tren digitalisasi yang meningkat pesat, termasuk di Indonesia.

“Di kawasan ASEAN, transaksi digital Indonesia termasuk yang paling kuat dan masyarakat juga cepat beradaptasi. Pemerintah perlu terus mendorong berbagai infrastruktur untuk mendukung perubahan digital, termasuk investasi di ICT (Information and Communication Technology) yang menjadi prioritas,” ujar Abdurohman.

Tantangan ketiga akselerasi dan perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim di tingkat global. Kondisi ini juga mendorong Indonesia untuk bisa ikut beradaptasi.

Abdurohman menyatakan kesadaran akan lingkungan hidup juga tengah mendapat sorotan. Untuk itu, pemerintah juga telah memasukkan agenda ini dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

“Selain terus mendorong kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, pemerintah juga sudah menangkap tren ini. Draft KEM PPKF yang sedang kita susun juga sudah mulai memasukkan isu lingkungan. Komitmen pemerintah juga terlihat dari berbagai kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca,” kata Abdurohman.