Benahi Tata Kelola, Menko Luhut Kumpulkan Pengusaha Minyak Goreng di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan pengusaha minyak goreng di Bali. Tujuannya, guna membenahi tata kelola yang hingga saat ini dinilai semrawut.

Sejak ditunjuk untuk mengurus masalah minyak goreng, Menko Luhut mengaku sejumlah daerah telah mengalami penurunan harga. Diantaranya, Jawa Barat, Jakarta, dan Semarang.

Guna memastikan penanganan masalah minyak goreng ini, Menko Luhut mengajak pengusaha, pelaku usaha, dan asosiasi terkait minyak goreng untuk berkumpul di Bali. Di Pulau Dewata, Menko Luhut akan melakukan business matching terkait minyak goreng.

"Hari ini dan besok saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku usaha dan asosiasi di Bali kita mau bikin business matching. Jadi apa yang dibuatkan pemerintah, apa yang dibuat kalian, apa yang cocok, apa tidak cocok sehingga tidak ada dusta diantara kita," paparnya di hadapan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/6/2022).

Ia menyebut, permasalah minyak goreng yang tak kunjung usai ini berdasar pada inkonsistensi pihak-pihak terkait. Ia menegaskan, melalui pertemuan ini, akan melakukan pembenahan.

"Karena saya lihat dari itu kerusakan selama 5 bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun tapi saya dengerin," katanya.

Lewat pertemuan ini pula, Menko Luhut menegaskan akan melakukan digitalisasi penyaluran minyak goreng. Diketahui, saat ini pembelian minyak goreng curah perlu menggunakan aplikasi khusus.

"Jadi ini minyak goreng saya pikir Oh iya kalau semua baik ini kita kan Tata kelolanya dalam betul betul kita digitalize," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lebih lanjut, Menko Luhut mengungkapkan akan melakukan audit secara menyeluruh. Ini berkaitan dengan luasan kepemilikan lahan dan skala ekspor dari pengusaha.

Ia optimistis, dengan begitu, segala pemasukan ke negara bisa meningkat. Serta tata kelolanya akan bisa dipantau lebih baik.

"Jadi nanti kita akan ke penambahan penerimaan negara bapak ibu akan luar biasa dari sini dengan kita audit itu tadi maka kita tau persis, di pola ini berapa tanahnya dia berapa produksinya atau yield-nya berapa dia ekspor per hari berapa dijual dengan harga berapa harganya beda-beda," katanya.

Di sisi lain, hal ini juga sekaligus akan membenahi data-data yang dikumpulkan di Kementerian terkait. Diantaranya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Jumlah yang ada di pabrik ini di industri harus tepat di Kementerian Perdagangan Perindustrian sampai kepada Bea Cukai," kata dia.

"jadi harga jumlah itu harus bisa cocok dan kalau itu terjadi Saya kira penerimaan negara segera billions of Dollars kita akan tambah dari sana," tambahnya.

Di saat yang sama, melalui audit, Menko Luhut menegaskan akan melakukan pembatasan kepemilikan lahan. Niatan ini telah jadi perhatiannya dalam beberapa waktu terakhir.

"Lebih dari itu kita akan membatasi orang-orang yang pemilikan tidak apa tidak tidak atau berlebihan dan kemudian juga kita kan batasin orang-orang yang tinggal di luar negeri menikmati punya harta ratusan ribu hektar dari republik ini, saya kira kita nggak setuju dengan itu, Saya kira dengan audit yang akan kami lakukan sekarang," terangnya.