Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai dua bulan lagi atau pada Agustus 2022. Hal tersebut diungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menerima kunjungan delegasi dari Korea Selatan yang dipimpin Assistant Minister for Road, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Korea Selatan Lee Yoon-Sang.
“Selain SHMS dan ITS, akan diprioritaskan juga feasibility study dan basic design untuk jalan akses IKN karena kami akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang,” kata Menteri Basuki dikutip dari Antara, Selasa (21/6/2022).
Baca Juga
Assistant Minister for Road Lee Yoon-Sang mengungkapkan bahwa Korea Selatan telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Indonesia.
Advertisement
“Setelah seminar konferensi pada tanggal 21 Juni, kami juga akan melakukan technical study ke IKN pada hari berikutnya. Para direksi dan peneliti kami akan ikut ke lokasi untuk menggali lebih banyak ekspansi kolaborasi antara kedua negara,” kata Lee Yoon-Sang.
Kunjungan delegasi Korsel ke Indonesia pada Senin (20/6) merupakan bagian dalam Konferensi Jalan Indonesia-Korea Ke-17, yang merupakan kerja sama teknis bilateral antara Kementerian PUPR Indonesia dengan Kementerian Konstruksi dan Perhubungan Korea Selatan.
Konferensi Jalan Indonesia – Korea ke-17 diselenggarakan pada 20-23 Juni 2022 dengan tema “Smart City for IKN”.
Adapun SHMS dan ITS merupakan dua kerja sama hibah antara Indonesia dan Korea Selatan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu Manajemen Terpadu untuk Structural Health Monitoring System (SHMS) untuk jembatan nasional di Indonesia serta penyusunan Master Plan dan Pilot System Intelligent Transport Systems (ITS) untuk Area Metropolitan Jakarta.
“Pada bulan Juli kami akan mengirim 25 young engineer PUPR ke Korea Selatan untuk menjalani pelatihan terkait smart city. Selain itu ada 14 young engineer yang juga akan ke Korea Selatan untuk belajar mengenai SHMS jembatan. Ini merupakan bentuk kerja sama yang lebih konkrit selain diskusi-diskusi yang kita lakukan pada seminar atau konferensi,” ujar Basuki.
Selain itu, terdapat juga tiga hibah yang saat ini sedang dalam proses pipeline yaitu FS dan Basic Design Immersed Tunnel Teluk Balikpapan (Jalan Tol Akses IKN), pembentukan Manajemen Konstruksi Digital dan Hijau di Indonesia, dan pembentukan Sistem Informasi Jalan Tol di Indonesia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Menko Airlangga: IKN Nusantara Disiapkan jadi Economic Super Hub
Saat ini Pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara guna memindahkan pusat pemerintahan. Kesenjangan ekonomi, pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, hingga tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, melatarbelakangi gagasan pemindahan Ibu Kota Negara ini.
Dalam rangkaian kunjungan ke Kalimantan Timur, Sabtu (18/6/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk meninjau langsung progres persiapan pembangunan IKN Nusantara.
Pada kesempatan itu, Menko Airlangga diberikan penjelasan mengenai denah dan pentahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta meninjau pilar Titik Nol pembangunan Ibu Kota Nusantara dan melakukan penanaman pohon.
Penetapan Ibu Kota Nusantara sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan memiliki visi untuk mewujudkan Kota Dunia untuk Semua, sebuah kota ideal yang dapat menjadi role model bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia.
Visi tersebut bertujuan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
Ibu Kota Nusantara yang memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektare, berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan dan menjadikannya sebagai Economic Super Hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur, melalui pengembangan enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung.
Enam klaster ekonomi tersebut meliputi industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon. Sedangkan dua klaster pendukung dimaksud terdiri dari pendidikan abad 21 serta smart city dan pusat industri 4.0.
Advertisement
Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial
Pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di IKN dengan memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM.
Menko Airlangga menegaskan pemindahan Ibu Kota diharapkan mampu mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, tak hanya koordinasi dan sinkronisasi antar K/L yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini, tapi juga dukungan seluruh masyarakat Indonesia.
”Saya berada di Titik Nol, Ibu Kota Nusantara. Harapannya semoga segera terbangun sesuai rencana,” ujar Menko Airlangga saat mengakhiri peninjauan.
Peran aktif masyarakat berupa penyampaian informasi, komunikasi publik, dan diseminasi tentang persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan IKN, hingga penyediaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik tentunya juga turut mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan.