Sri Mulyani Catat Realisasi Dana PEN Baru Rp 124,5 Triliun per Juni 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama semester I-2022 sebesar Rp 124,5 triliun.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Jul 2022, 13:45 WIB
Diterbitkan 01 Jul 2022, 13:45 WIB
FOTO: Jumlah Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia Melonjak
Para pekerja yang mengenakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (2/2/2022). Sebanyak 5.110 pasien COVID-19 di Indonesia sembuh, membuat total pasien sembuh mencapai 4.148.804 orang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama semester I-2022 sebesar Rp 124,5 triliun. Realisasi tersebut baru sekitar 27 persen dari pagu anggaran dalam APBN sebesar Rp 455,6 triliun.

"Alokasi program PC-PEN tahun 2022 sebesar Rp 455,6 triliun dengan realisasi Rp 124,5 triliun pada semester-I 2022," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Dia merincikan penyerapan di klaster kesehatan sampai pertengahan tahun hanya Rp 29,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran klaim rumah sakit pasien Covid-19, membayar insentif tenaga kesehatan dan penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Pada klaster perlindungan sosial telah terserap anggaran Rp 60,2 triliun. Dana ini dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya. Program pemerintah yang dimaksud kata dia berhubungan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga.

"Bantuan pemerintah lainnya dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat akibat pandemi serta kenaikan harga," kata dia.

Sementara itu dari klaster penguatan pemulihan ekonomi baru terserap anggaran Rp 34,9 triliun. Dana ini dipakai untuk mendukung UMKM, insentif perpajakan, program padat karya, dukungan untuk sektor pariwisata dan ketahanan pangan.

Sri Mulyani memperkirakan penggunaan dana PEN tahun ini tidak akan terserap maksimal. Mengingat kasus Covid-19 yang makin terkendali. Sehingga dia akan memantau dan menyesuaikan anggaran PEN sampai akhir tahun.

"Kami akan pantau program PC PEN dan melihat estimasinya berapa banyak yang akan direalisasikan sampai akhir tahun," kata dia mengakhiri.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Dihadapan DPR, Sri Mulyani Beberkan Risiko Ancam Pertumbuhan Ekonomi

Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut terdapat risiko baru yang dianggap bisa membebani pertumbuhan ekonomi global maupun nasional. Salah satunya yang berhubungan dengan geopolitik masih berlangsungnya perang di Ukraina.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia, dalam rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2022, Jumat (1/7/2022).

Di hadapan DPR, Menkeu mengatakan pemulihan ekonomi yang berjalan sekarang ini dengan pelaksanaan dan penanganan covid-19 yang baik, semakin memberikan optimisme terhadap kepercayaan diri dari masyarakat untuk beraktivitas kembali.

“Namun kita melihat adanya downside risk atau risiko baru yang bisa membebani dan membayangi Outlook dari ekonomi nasional maupun dunia terutama, yang berhubungan dengan geopolitik, yaitu berlangsungnya perang (di Ukraina) yang menimbulkan spillover terhadap kenaikan harga-harga komoditas pangan dan juga energi, termasuk pupuk,” kata Menkeu.

 

Risiko Lainnya

Rapat paripurna RAPBN dan APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 saat rapat paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Rapat menyampaikan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tak hanya itu saya, risiko lainnya adalah disrupsi suplai yang berkepanjangan diakibatkan juga oleh geopolitik. Sehingga menimbulkan tekanan inflasi, oleh karena itu Bank Sentral sekarang menjadi sumber dan juga resources player yang akan sangat menentukan di dalam menstabilkan dari sisi harga.

Menurutnya, dengan adanya tekanan kenaikan inflasi tersebut. Maka, respon yang tepat  dilakukan semua negara termasuk Pemerintah Indonesia adalah dari kebijakan moneter dan fiskalnya.

“Namun kita juga memahami bahwa inflasi ini walaupun sebagian sangat besar adalah karena adanya sisi supply yang terdisrupsi, juga karena demand side dengan pemulihan ekonomi memberikan kontribusi. Jadi kita juga harus Balance untuk mengelolanya pada hari ini dan ke depan,” jelas Menkeu.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya