Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membidik konsolidasi pengadaan alat kesehatan dan alat pertanian. Harapannya, dari dua sektor ini bisa menekan besaran anggaran pengadaan.
Saat ini, LKPP telah menerapkan konsolidasi pembelian untuk pengadaan laptop. Yakni laptop untuk kepentingan administrasi pemerintah dan kepentingan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan.
Baca Juga
Konsolidasi pengadaan laptop, disebut mampu menghemat anggaran hingga Rp 1,8 triliun. Dengan nilai total pengadaan sekitar Rp 6,33 triliun.
Advertisement
"Kita bayangkan ini baru laptop. kalau ini nanti bersama-sama kita dorong di alkes (alat kesehatan) ini akan sangat besar sekali yang kita lakukan penghematan," kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers, Jumat (29/7/2022).
"Begitupun juga di alat pertanian dan juga sektor lain dengan jumlah pembelian tak lagi dengan penyedia saja tapi langsung ke produsen," imbuhnya.
Ia menyebutkan adanya konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa, saat ini laptop, untuk menciptakan adanya efisiensi anggaran. Serta meningkatkan penyerapan anggaran baik dari APBN maupun APBD.
"Intinya ini adalah program ini untuk efisiensi, kemudian supaya percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah," ujarnya.
Ia berharap, konsolidasi serupa juga tak hanya berlaku di lingkungan pemerintahan. Tapi juga sektor swasta untuk ikut melakukan konsolidasi pengadaan.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Sepakat
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto menyatakan hal senada. Ia menyebut efisiensi anggaran diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di berbagai sektor.
"Tentunya inovasi ini akan diteruskan kedepan, kalau sekarang masih terbatas pada laptop, kami di Kemenkeu dan semua pihak terkait seperti Bappenas dan KL untuk nanti melihat kembali hal-hal yang bisa dikonsolidasikan seperti ini," terangnya.
Sehingga diharapkan, pelaksanaan anggaran akan jauh lebih mudah. Serta bisa semakin efisien disamping juga menjamin kualitas dari dari barang dan jasa yang diadakan pemerintah.
""Harapan kami teman-teman produsen menggunakan momentum ini untuk benar-benar meningkatkan kualitas, tak hanya menjaga, tapi meningkatkan kualitas produksi dalam negeri," paparnya.
"Nantinya memang benar-benar menjadi produk yang sangat baik, tak hanya di dalam negeri, tapi juga bersaing di pasar global," tambah dia.
Deputi Bidang Pariwissata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Odo R.M Manuhutu menyebut, dana penghematan bisa dialokasikan ke hal yang lebih produktif. Artinya, pengembangan ekonomi juga semakin meluas.
"Memang harus (ada sektor lain dikonsolidasikan), ini kan relatif kecil ya, sekitar Rp 6 triliun, untuk efisiensi, bayangkan produk lainnya dilakukan efisiensi tentu jumlahnya luar biasa besar," kata dia.
Ia mengungkap belanja pemerintah dan BUMN terbilang fantastis, angkanya mencapai sekitar Rp 1.400 Triliun. Dengan asumsi penghematan 25 persen dari jumlah itu, maka ada efisiensi anggaran sekitar Rp 250 triliun.
"Bayangkan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif," ujarnya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Konsolidasi Pengadaan Laptop
Pemerintah akan melakukan pengadaan laptop langsung dari produsen. Penghematan anggarannya mencapai Rp 1,8 triliun.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan nilai total pengadaannya mencapai sekitar Rp 6,33 triliun. Ini dibagi menjadi dua kategori, laptop untuk administrasi perkantoran, dan laptop TIK Pendidikan.
Penghematan anggaran ini berkat adanya SE Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Laptop Produk Dalam Negeri Hasil KonsolidasiPengadaan Laptop produk Dalam Negeri secara Nasional Tahun Anggaran 2022.
"Setelah konsolidasi ini maka kita langsung (membeli) ke produsen, tak lagi ke reseller sehingga dengan demikian kita dapatkan efisiensi sekitar Rp 1,8 triliun," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (29/7/2022).