Sentil Pemda Naikkan HET LPG 3 Kg, Pengamat: Tak Pro Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat akan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg bersubsidi. Keputusan ini dinilai kurang tepat karena dapat membebankan masyarakat kecil di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, keputusan Pemerintah Kabupaten menaikan HET LPG 3 Kg sangat bertentangan dengan upaya pemerintah pusat yang berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat yang baru saja terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Untuk tetap menjaga daya beli,pemerintah harus mengeluarkan dana APBN sebesar Rp 502,4 triliun untuk subsidi energi baik itu BBM, listrik maupun Elpiji 3 kg, " kata Mamit, di Jakarta, Minggu (31/7/2022).

Sebab itu menurut Mamit kenaikan HET Elpiji 3 kg di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti Kabupaten Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan dari Rp 16 ribu menjadi Rp 19 ribu oleh pemerintah daerah setempat kurang tepat dilakukan saat ini.

"Jadi sangat tidak elok jika pemerintah daerah justru menaikan harga LPG 3 kg yang notabene merupakan barang yang subsidi oleh pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemda setempat sangat tidak pro terhadap rakyat pengguna LPG 3 kg, " tutur Mamit.

Mamit mengungkapkan, kebijakan kenaikan HET tersebut terkesan hanya mementingkan pengusaha saja tanpa berpikir dampaknya kepada masyarakat terutama masyarakat tidak mampu. Bisa dipastikan kenaikan HET akan menambah beban hidup masyarakat yang daerahnya mengalami kenaikan HET Elpiji 3 kg termasuk juga UMKM yang tengah bangkit dari keterpurukan pasca Covid-19.

"Jadi, saya meminta kepada Pemda Kabupaten Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan untuk membatalkan kebijakan ini daripada nanti menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Dia menambahkan, untuk pemda Kabupaten Kota Bekasi yang akan memberlakukan kebijakan HET terbaru pada tanggal 1 Agustus 2022 agar tidak melakukan hal tersebut.

"Hal ini semata-mata demi membantu masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan daya beli dan perekonomian masyarakat pasca pandemi, " imbuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah segera mengalihkan subsidi yang selama ini disuntikkan ke LPG 3 kilogram (kg) ke sektor lain yang lebih tepat sasaran, yaitu kelistrikan.

Salah satunya yang diusulkan YLKI yaitu menyalurkan subsidi LPG 3 kg ke dalam program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

"Subsidi gas LPG 3 kg banyak penyimpangannya. Menurut data Bank Dunia, sekitar 30 persen pengguna gas LPG 3 kg adalah kelompok mampu," tegas Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dikutip dari Antara, Jumat (22/7/2022).

Sementara subsidi listrik yang menyasar masyarakat dengan golongan listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA, menurut Tulus, selama ini sudah sesuai dengan target pemerintah, yaitu menyasar masyarakat bawah.

Masyarakat dengan kedua golongan listrik tersebut merupakan kelompok yang memang layak menerima subsidi dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Subsidi pada listrik juga tidak bisa dialihkan karena golongan listrik tidak bisa dimanipulasi dan meteran listrik menempel pada setiap rumah (by nameby NIK pelanggan) serta tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan.

Sedangkan subsidi sistem terbuka untuk LPG 3 kg punya potensi yang sangat besar untuk dinikmati masyarakat mampu karena bisa dibeli oleh siapa pun.

"Maka akan lebih fair dan efektif jika subsidi energi via gas LPG 3 kg dikonversi saja menjadi subsidi listrik, via kompor induksi. Lebih adil dari sisi sosial ekonomi. Tidak salah sasaran," ungkap Tulus.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pengalihan dana subsidi LPG 3 kg ini bisa menjadi insentif bagi masyarakat untuk beralih dari kompor gas ke energi yang lebih ramah lingkungan yaitu kompor listrik.

Salah satunya dengan memberikan paket kompor induksi (kompor, utensil, penyesuaian daya, dan instalasi) yang diberikan gratis kepada masyarakat.

Menurut Tulus, ini adalah solusi yang cerdas. Sebab selain akan menurunkan beban subsidi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan subsidi tersalur tepat sasaran, penggunaan kompor induksi juga akan membuat masyarakat semakin berhemat dalam pengeluaran bulanannya.

"Musti ada regulasi yang kuat dan insentif atau subsidi untuk konversi dari gas elpiji 3 kg menjadi kompor induksi, sebagaimana dulu konversi dari minyak tanah ke LPG. Konversi ke kompor induksi bisa menekan impor gas LPG," tutup dia.

PT PLN (Persero) sukses merealisasikan pilot project konversi kompor LPG ke kompor induksi di Surakarta. Sebanyak 1.000 kompor LPG punya masyarakat berhasil dikonversi ke kompor induksi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan konversi kompor ini dilakukan PLN untuk bisa menekan ketergantungan impor LPG yang tiap tahunnya terus bengkak. Menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah yang biasanya mengkonsumsi LPG bersubsidi, dengan langkah konversi ini PLN sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi di APBN.

"Konversi kompor ini sudah menjadi amanat Presiden RI Joko Widodo. Melalui langkah ini bisa menghemat APBN dan memperbaiki neraca keuangan negara," ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan, pilot project konversi kompor yang dijalankan PLN di Solo ini menyasar 1.018 pelanggan, yang terdiri dari 542 pelanggan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 458 pelanggan Non DTKS dan 18 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Seluruh pelanggan yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini telah mendapatkan bantuan berupa kompor induksi beserta alat masaknya dan mereka juga diedukasi oleh petugas kami terkait cara menggunakannya. Kami berharap masyarakat dapat menggunakan kompor induksi ini untuk memasak dengan lebih nyaman dan lebih cepat,” ujar Darmawan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengapresiasi langkah cepat PLN dalam merealisasikan konversi kompor LPG ke kompor induksi ini. Ia menilai, program ini merupakan wujud kontribusi PLN dalam menjalankan program pemerintah untuk mengurangi impor gas LPG.

"Kita harus turut mendukung dan mensukseskan program pemerintah konversi kompor LPG ke kompor induksi. Karena dengan ini PLN turut ambil bagian dalam peralihan penggunaan energi impor menjadi energi dalam negeri dengan mengurangi impor gas LPG," ujar Jisman.