Apa Kabar Proyek Food Estate Jokowi? Menko Airlangga Beri Penjelasan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Menko Airlangga menyampaikan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait pembuatan saluran air dan pengolahan lahan pada food estate di Kalimantan Tengah.

Ini akan ditugaskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Kementerian Pertanian dapat menggunakan lahan yang telah disiapkan.

“Progres food estate di Kalimantan Tengah yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekitar 60 ribu hektare dimana tahun 2020 sebanyak 30 ribu hektare, di tahun 2021 sebanyak 14 ribu hektare, dan ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya, Rabu (5/10/2022).

Lanjut Menko Airlangga menjelaskan, terkait dengan pengembangan food estate di Sumatera Utara telah mencapai realisasi sebesar 7 hektare dari target yang ditetapkan sebanyak 22 hektare.

Adapun penugasan terkait food estate tersebut akan diberikan kepada Bupati Humbahas sebagai penanggung jawab, namun dengan mempertimbangkan tingginya potensi yang dimiliki maka Kementerian Pertanian juga ditugaskan untuk dapat melakukan intervensi pada kegiatan pengembangan food estate tersebut.

Disisi lain terkait dengan tingkat kemajuan pengembangan food estate di Nusa Tenggara Timur. Pada Kabupaten Belu dilakukan pengembangan food estate seluas 559 hektare dengan komoditas berupa jagung.

Kemudian pada Kabupaten Sumba Timur juga ditargetkan untuk pengembangan food estate sorgum sebesar 1 ribu hektare dan pada Kabupaten Sumba Tengah juga dilakukan pengembangan mencapai 10 ribu hektare.

Pemerintah juga akan terus memberikan atensi serta dukungan terkait ketersediaan air dan pupuk yang memadai.

“Kemudian untuk food estate di Papua didorong kearah Merauke dan Keerom, kalau di Merauke mendekati 1 juta hektare dan di Keerom mencapai 3 ribu hektare,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga mengatakan, Presiden Joko Widodo turut memberikan arahan terkait regulasi Badan Cadangan Logistik Strategis agar disatukan dengan Peraturan Presiden.

Upaya ini mengenai peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate sehingga di dalamnya mengatur tentang Badan Cadangan Logistik Strategis yang akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan.