Ekonomi Indonesia Tumbuh di Tengah Ancaman Inflasi, BI: Ini Mukjizat

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia menyelenggarakan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sulawesi Selatan sebagai upaya pengendalian inflasi pangan di daerah.

Sebab, tren kenaikan harga atau inflasi masih terus terjadi hingga saat ini. Untuk mengendalikan inflasi, tentunya diperlukan langkah antisipatif terkait komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono dalam dalam “Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sulawesi Selatan,” Senin (24/10/2022).

“Pertemuan kita siang hari ini sangat penting, dan saya rasa semua yang hadir pada siang hari ini itu menunjukkan betapa kuat koordinasi,” ujar Doni.

Dalam paparannya, Doni mengatakan tingkat inflasi di bulan September 2022 mencapai 5,95 persen (yoy). Bahkan, lembaga dunia memprediksi inflasi di Indonesia bisa mencapai 6-7 persen.

Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama seluruh Pemerintah Pusat, Daerah, serta stakeholders terkait secara intens melakukan sinergi dan kolaborasi pada pengendalian inflasi di tingkat daerah maupun nasional

 “Di dunia luar sana proyeksi inflasi kita itu sampai 6 sampai 7 persen hingga akhir tahun ini. Oleh karena itu kita harus sama-sama bisa menurunkan itu di bawah, karena dulu sebelum era 5 tahun kebelakang inflasi itu selalu 5 persen. Sekarang kan diprediksi kembali lagi ke 6 dan 7 persen. Ini yang yang kita harus sama-sama bahu-membahu untuk bisa menurunkan inflasi ini,” ujarnya.

Meskipun inflasi Indonesia saat ini terbilang cukup tinggi, Indonesia masih mampu tumbuh perekonomiannya. Terbukti pada kuartal II-2022 ekonomi tumbuh sebesar 5,44 persen, sedangkan di negara lain banyak yang tumbuh negatif bahkan menuju arah resesi.

“Ini suatu mukjizat, di negara lain ekonominya tidak tumbuh malah stagnasi, sementara di Indonesia itu tumbuh. Nah, ini yang yang yang suatu mukjizat buat kita, kan emang ekonomi Indonesia tuh didukung oleh konsumsi karena mobilitasnya udah bagus terus meningkat,” ujarnya.

Maka semua pihak harus menjaga momentum pertumbuhan ini dengan cara menjaga inflasi. Misalnya, upaya Bank Indonesia dalam menurunkan inflasi, yaitu menaikkan suku bunga bank 50 basis poin.

“Nah ini kita sebut sebagai front loaded, forward looking, dan pre-emptive untuk menurunkan ekspektasi yang 7 persen, karena itu kan ekspektasi. Jadi, kita berusaha untuk menurunkan ekspektasi itu ke bawah,” ujarnya.

Upaya lainnya, Bank Indonesia juga turut menjaga kestabilan nilai tukar. Karena jika tidak dijaga, maka nilai tukar itu mengakibatkan imported inflation. “Inilah yang salah satunya coba kita jaga, supaya bahan-bahan impor kita juga tidak tinggi,” ujar Doni.

Kemudian, beberapa hal yang Bank Indonesia lakukan adalah kerja sama dengan pemerintah daerah, antara lain optimalisasi penggunaan belanja yang tidak terduga, membantu menjaga pasokan kelancaran distribusi barang dan penguatan ketahanan pangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun untuk mengatasi inflasi di daerah sesudah kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi pada September lalu.

Angka ini lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yang meminta Pemda menyisihkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

"Realisasinya kita perkirakan Rp 2,1 triliun, ternyata mencapai Rp 3,5 triliun. Jadi daerah komit menggunakan Rp 3,5 triliun untuk membantu masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Minggu (23/10).

Meski dana yang dialokasinya begitu besar, tapi realisasinya masih sangat rendah. Per 20 Oktober, baru 277,6 triliun yang terealisasi dari anggaran Rp 3,5 triliun.

"Tapi realisasinya baru Rp 277 miliar atau Rp 7,9 persen," kata Sri Mulyani.

Apalagi alokasi untuk bantuan sosial yang dialokasikan Rp 1.716, triliun, baru terserap Rp 105,3 miliar atau hanya 6,1 persen saja. Tak hanya itu, alokasi untuk program penciptaan lapangan kerja realisasinya baru Rp 69,4 miliar atau 10,4 persen dari anggaran Rp 665 miliar.

Subsidi sektor transportasi juga baru terealisasi Rp 40,5 miliar ata 12,3 persen dari anggaran Rp 328,9 miliar. Bendahara negara ini pun meminta proses pencairan dana-dana tersebut segera bisa dilakukan. Agar masyarakat bisa segera terbantu baik dari APBN maupun APBD.

"Ini dananya ada tapi perlu diakselerasi.

Begitu juga dengan program perlindungan sosial lainnya yang baru diserap Rp 62,4 triliun atau 7,9 persen dari anggaran Rp 791,2 miliar.

Dia meminta penyerapannya segera dilakukan karena banyak masyarakat yang saat ini menghadapi situasi sulit. Terlebih kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.

"Terutama untuk masyarakat yang merasakan beban berat karena ada tekanan yang terjadi secara global," kata dia.

"Saya harap daerah bisa segera merealisasikan," perintah Sri Mulyani.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. Oleh sebab itu, Pemerintah saat ini sedang berupaya mengatasi inflasi tersebut.

Dengan usaha Presiden @Jokowi, Indonesia mencoba mengatasi inflasi dari akar masalahnya, yaitu rantai pasokan," kata Sri Mulyani dikutip dari Instagram pribadinya @smindrawati, Kamis (20/10/2022).

Adapun upaya itu melalui kolaborasi tim pengendalian inflasi nasional dan daerah, volatilitas harga pangan Indonesia kini menurun ke angka 9 persen. Ini yang menyebabkan inflasi Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain.

"@Kemenkeuri pun turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung upaya tersebut. Kita memberikan reward dalam bentuk insentif kepada setiap daerah yang inflasinya rebih rendah dari inflasi nasional," ujarnya .

Menurutnya, APBN yang sehat dan kuat juga menjadi kunci penting dalam hal ini. Dari berbagai pertemuan bilateral yang dirinta lakukan di US kemarin, banyak stakeholder melihat pengelolaan APBN secara prudent dan hati-hati.

Hal itu juga menjadi salah satu pilar yang menyebabkan ekonomi Indonesia bisa tetap terjaga, tanpa mengurangi kredibilitas dan keberlanjutan APBN.

Adapun kata Menkeu, di tengah proyeksi perekonomian dunia tahun depan, Indonesia dianggap sebagai "The bright spot", Tentu capaian ini juga tak lepas dari kerja sama yang baik antara pemerintah dengan DPR RI dalam mengeksekusi desain kebijakan fiskal yang baik dan tepat.

""The bright spot" ini harus tetap kita jaga bersama, baik pemerintah, @dpr_ri, dan seluruh lapisan masyarakat. Tahun 2023, kita akan tetap optimis, namun juga waspada," pungkas Sri Mulyani.