Cegah Krisis Pangan, Wilayah Sabuk Hijau di NTT Mulai Ditanam Sorgum

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memimpin dimulainya penanaman sorgum sebagai bahan pangan alternatif di area sabuk hijau (greenbelt) Bendungan Batujai, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu 29 Oktober 2022.

Basuki Hadimuljono mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung pengembangan sorgum sebagai sumber pangan alternatif pengganti nasi, mengingat adanya ancaman serius krisis pangan global.

"Ini merupakan salah satu titik pengembangan sorgum di Indonesia. Lahan milik negara seperti ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dengan ditanami sorgum seperti ini," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (30/10/2022).

"Hal ini sejalan seperti yang dicanangkan Presiden untuk ketahanan pangan dengan mengembangkan semua jenis pangan. Tidak hanya padi, tapi juga sagu, jagung, kedelai, dan sorgum," dia menambahkan.

Dikatakan Menteri Basuki, pengembangan tanaman sorgum sebagai bahan pangan alternatif sudah mulai dilakukan di sejumlah daerah.

"Sebelumnya saya juga sudah ke Sumba Timur, NTT yang juga tengah dikembangkan pertanian sorgum dengan dukungan pengairan lewat pembangunan embung dan sumur-sumur bor," kata Menteri Basuki.

Untuk di area Bendungan Batujai, Menteri Basuki menyatakan, terdapat potensi lahan sabuk hijau bendungan seluas 110 ha dengan area yang sudah mulai ditanami seluas 10 ha.

"Selain di Batujai, juga dilakukan dukungan pengembangan lahan pertanian sorgum di Desa Akar-Akar, Lombok Utara dengan potensi lahan seluas 120 ha. Untuk pengairannya memanfaatkan sumur bor yang pernah dibangun Kementerian PUPR," terangnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi mengutarakan, pemanfaatan lahan sabuk hijau bendungan untuk pengembangan pertanian sorgum merupakan bagian dari optimalisasi aset milik negara.

"Manfaat lain dari penanaman sorgum di area Bendungan Batu Jai adalah eceng gondok yang ada di bendungan bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai pupuk. Sebagai dukungan pengairan lahan pertanian ini, kita juga telah bangun embung dengan volume tampungan sebesar 15.000 m3," tuturnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pengembangan tanaman sorgum menjadi pengganti gandum dipercepat. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara terdampak kebijakan larangan ekspor gandum berkepanjangan dari sejumlah negara produsen.

"Presiden sudah instruksikan pembuatan roadmap produksi dan hilirisasi sorgum hingga 2024 dalam rangka menghadapi krisis pangan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Senin (15/8/2022).

Dia mencotohkan, negara Kazahkstan yang melarang ekspor gandum hingga 30 September 2022. Selain itu, Kirgizstan, India, Afghanistan, Aljazair, Serbia, dan Ukraina juga menahan ekspor gandumnya hingga 31 Desember 2022.

Moeldoko mengatakan, pemerintah mengembangkan potensi sorgum yang secara genetik satu keluarga dengan gandum. Menurut dia, sorgum bisa menjadi pengganti gandum untuk industri mie dan roti.

"Dengan sorgum, kita tidak akan lagi ribut tentang mie instan seperti sekarang ini,” ucap dia.

Moeldoko menyampaikan saat ini pengembangan sorgum terdapat di lahan seluas 15 ribu hektare. Lahan tersebut tersebar di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Lampung.

"Di NTT produktivitas sorgum tiga sampai empat ton per hektare. Di Jawa sebanyak empat sampai lima ton per hektare. Ini masih bisa terus ditingkatkan," jelas Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti, Indonesia tidak boleh bergantung hanya pada keunggulan produksi beras sebagai wujud ketahanan pangan. Menurut Jokowi, pemerintah kini tengah mengembangkan penganekaragaman jenis pangan lain salah satunya sorgum.

"Kita tidak hanya bergantung pada beras tapi juga jenis pangan lain, telah kita mulai di Waingapu dan NTT berupa sorgum dan beberapa di provinsi lainnya dengan jagung," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Jokowi pun berbangga, kerja keras pemerintah dengan para petani dapat mengurangi jumlah stok impor jagung saat ini dibanding tujuh tahun lalu.