8 Arah Kebijakan OJK di 2023

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, menyampaikan delapan arah strategi OJK di 2023.

“Dalam rangka mencapai tujuan OJK sebagaimana mandat Undang-Undang, maka fokus bisnis OJK tertuang dalam sasaran strategis OJK tahun 2023,” kata Mahendra Siregar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/11/2022).

Adapun sasaran strategi OJK tahun 2023 pertama, yaitu mengembangkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.

“Salah satu penekanan pada sasaran strategi ini adalah upaya penyelesaian IJK bermasalah, guna penyehatan IJK dan perlindungan konsumen,” ujar Mahendra Siregar.

Sasaran strategi OJK kedua, yaitu terwujudnya pendalaman pasar serta peningkatan literasi dan inklusi. Pada sasaran strategi ini dilakukan upaya untuk meminimalisasi gap antara literasi dan inklusi keuangan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, serta akselerasi pendalaman pasar melalui peningkatan penggunaan dan penambahan instrumen keuangan yang inovatif.

Selanjutnya, sasaran strategi ketiga yakni penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudential, keterbukaan, dan market conduct yang terintegrasi.

“Fokus pada sasaran strategi tig aini adalah pengembangan sistem pengembangan yang responsif untuk menghadapi tantangan dan perubahan ekosistem keuangan global, serta pentingnya aspek penegakan hukum dalam perbaikan dan pengaturan untuk perbaikan sektor jasa keuangan,” jelasnya.

Sasaran strategi keempat, yakni peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Sasaran strategi ini menekankan pada simplifikasi pelaporan dan pelaporan secara terintegrasi proses perizinan antar sektor, serta pertukaran perkembangan sistem informasi dan data terintegrasi.

Kelima, mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. Sasaran strategi kelima ini mengaddress upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang masih minim utamanya masyarakat yang berada di daerah, serta peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan entitas ilegal di sektor keuangan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Lanjut, sasaran strategi keenam yakni transformasi organisasi dan pengembangan SDM yang unggul. Ketujuh, pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK. Terakhir, peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai lebih dari USD 330 miliar atau Rp 5.184 triliun (asumsi kurs Rp 15.710 per dolar AS) pada 2023.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, Indonesia berada di jalur pertumbuhan yang tepat untuk mencapai lebih dari USD 330 miliar pada 2030. Bahkan, saat ini ekonomi digital Indonesia menyentuh angka USD 70 miliar atau Rp 1.099 triliun, termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN.

“Untuk mencapai target itu, pemerintah, bank sentral dan OJK senantiasa melakukan koordinasi serta kerja sama memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang kita buat dapat mendukung perusahaan dan startup bisa mencapai target tersebut,” kata Mahendra dalam acara 4th Indonesia Fintech Summit 2022, Kamis (10/11/2022).

Mahendra menjelaskan, pihaknya melihat kemajuan teknologi yang juga diakselerasi oleh pandemi COVID-19 telah mengubah aktivitas bisnis.

“Masyarakat kini sangat mengandalkan layanan dan produk berbasis digital didukung oleh personalize, seamless and practical experience. Seiring dengan permintaan yang tinggi, lembaga keuangan pun menyesuaikan dengan bertransformasi dan mengembangkan produk dan layanan baru,” kata dia.

Regulator juga melihat beberapa perkembangan di dalam sektor keuangan termasuk inovasi berbasis blockchain. Beberapa inovasi ini tidak masuk dalam parameter regulasi yang sudah ada, tidak semua inovasi termasuk dalam kategori layanan dan produk keuangan.

“Beberapa dari inovasi ini bukanlah produk finansial tetapi mereka bisa dimanfaatkan untuk menyediakan layanan keuangan. Hal ini pun menuntut kami regulator untuk membuat peraturan yang sesuai demi mengikuti dinamika inovasi tersebut," ujar dia.

Untuk itu, sebagai regulator harus bisa mengimbangi antara kemunculan inovasi-inovasi digital dan mitigasi potensi risiko yang mungkin terjadi.

Tak hanya itu, saat Indonesia sedang proaktif mempersiapkan diri dari dampak terburuk perlambatan ekonomi global, OJK berkeyakinan ekonomi dapat tumbuh kuat pada tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. 

Artinya, Indonesia memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN.

“Keyakinan ini didukung oleh jumlah populasi Indonesia terutama anak muda serta masyarakat dari kalangan pendapatan menengah yang masih memiliki banyak ruang untuk bertumbuh dan berkembang,” ujar Mahendra.

Dengan demikian, ASEAN dikatakan bisa menjadi satu-satunya  regional yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tahun-tahun mendatang.

“ASEAN bisa menjadi satu-satunya regional yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang sehat pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.