Erick Thohir: BUMN Tak Lagi Jadi Menara Gading, Wajib Kolaborasi dengan Swasta

Menteri BUMN Erick Thohir melihat peluang perluasan kerja sama seiring dengan proses transisi energi baru terbarukan

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 11 Des 2022, 08:00 WIB
Diterbitkan 11 Des 2022, 08:00 WIB
Tiga Menteri Bahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan DPR RI
Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022). Rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir melihat peluang perluasan kerja sama seiring dengan proses transisi energi baru terbarukan. Misalnya antara BUMN dengan perusahaan swasta atau bahkan perusahaan negara lain.

Ini tak terlepas dari momentum transisi energi yang jadi kepentingan setiap negara di dunia. Sehingga, bisa jadi satu peluang kerja sama antar negara.

Misalnya, dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Seperti PT Indonesia Battery Company (IBC) yang jadi bentuk kerja sama multipihak tersebut.

"Dalam pelaksanaan transisi energi, saya juga telah meminta BUMN untuk saling berkolaborasi dan saling mendukung. Bahkan, langkah transisi energi juga membuka peluang bagi BUMN untuk menggandeng pihak lain, mulai dari swasta hingga negara lain," ujar Erick Thohir saat wawancara dengan Liputan6.com, ditulis Minggu (11/12/2022).

Dia menuturkan, kalau BUMN tak lagi bisa menjadi menara gading. Artinya, sulit dicapai atau diraih. Erick menegaskan, kalauu saat ini BUMN harus bisa menggandeng pihak-pihak lain.

"BUMN, seperti yang sering saya sampaikan, tidak boleh lagi menjadi menara gading dan asyik sendiri. Eranya sudah berubah, kini saatnya saling bekerja sama dan mencari solusi atas sejumlah persoalan, termasuk masalah transisi energi," ungkap Erick Thohir.

"Bicara energi, BUMN berkomitmen mendukung target pemerintah dalam mencapai emisi net zero pada 2060 dan mengurangi 32 persen emisi pada 2030," tambahnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Kekuatan Indonesia

PT Pertamina (Persero) memastikan terus melanjutkan berbagai proyek demi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) atau energi hijau.
PT Pertamina (Persero) memastikan terus melanjutkan berbagai proyek demi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) atau energi hijau.

Pada kesempatan ini, Erick menyebut kalau BUMN punya peran besar dalam mengejar kemajuan ekonomi Indonesia. Mengingat BUMN kuasai satu pertiga ekonomi nasional.

"Dari kesehatan, pangan, hingga ekonomi. Sejak awal, saya selalu menekankan kepada seluruh direksi dan komisaris BUMN untuk dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan, kesehatan, dan energi," bebernya.

Tiga sektor ini menurutnya jadi aspek vital di dalam negeri. Guna memanfaatkan pertumbuhan ekonomi, ada 2 kekuatan utama, yakni sumber daya alam (SDA) dan pasar yang terbuka lebar.

"Tapi, kita ketahui bersama, kedua kekuatan utama tersebut selama ini hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja negara lain. Paradigma ini yang ingin kita ubah," ungkap Erick.

 


Bukan Jadi Beban BUMN

PLN
PT PLN (Persero) telah menyalurkan 511.892 megawatt hour (MWh) listrik hijau melalui layanan sertifikat energi baru terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) kepada lebih dari 160 pelanggan bisnis dan industri hingga Juni 2022. (Dok. PLN)

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kalai transisi energi bukan jadi satu beban bagi perusahaan pelat merah. Tapi jadi satu peluang untuk meningkatkan ekonomi kedepannya.

Erick menyebut, komitmen jadi akan menjadi contoh bagi masyarakat. Harapannya, sejumlah BUMN bisa turut andil berkontribusi dalam mengejar target nol emisi karbon di 2060 atau 32 persen emisi di 2030.

"Kami ingin BUMN bisa benar-benar menjalani prinsip ekonomi hijau dalam bertransformasi dan harus menjadi contoh baik bagi masyarakat. Saya menekankan BUMN tidak memaknai pengurangan emisi sebagai sebuah beban, namun sebagai peluang untuk melakukan transformasi ekonomi yang rendah karbon," kata dia kepada Liputan6.com, ditulis Sabtu (10/12/2022).

Melalui proses transisi energi, dan meningkatkan bauran energi bersih, artinya turut berperan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Erick berharap, hal ini juga bisa dirasakan kedepannya.

"Kita meyakini transformasi ekonomi hijau akan menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat, mulai udara yang jaug lebih bersih dan berkurangnya ancaman bencana hidrometeorologi akibat terjadinya perubahan iklim," paparnya.

Pada konteks upaya dikarbonisasi, Erick pun mendorong sejumlah perjanjian antar-BUMN. Misalnya yang terjadi dalam State-Owned Enterprises (SOE) International Conference di Bali beberapa waktu lalu.

"Pada acara SEO International Conference di Nusa Dua, Bali, 18 Oktober lalu, kita juga sama-sama menyaksikan penandatangan Letter of Intent Pelaksanaan Pilot Voluntary Carbon Market (VCM) antara Holding Jasa Survei dengan tujuh BUMN seperti PT Indonesia Asahan Aluminium, Perum Perhutani, PLN, PTPN, Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Semen Indonesia," tuturnya.

"Saya sangat mengapresiasi insiatif yang dilakukan antarBUMN seperti ini, atau menjalin kerja sama dengan pihak luar. Tujuannya sama, mendukung transisi energi ini dapat berjalan optimal," tegas Erick.

 


Bukan Wacana

Tiga Menteri Bahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan DPR RI
Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022). Rapat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lagi-lagi Erick menyebut kalau upaya ini bukan langkah wacana semata. Tapi sudah jadi rencana aksi konkret yang dimulai dari BUMN.

Sebut saja, perintah Erick Thohir ke semua BUMN untuk ikut menggunakan kendaraan listrik untuk keperluan dinas. Menyusul adanya perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah menggunakan kendaraan listrik.

"Ini bukan wacana atau omong-omong saja, tapi sudah konkret. Saya telah menerbitkan surat Nomor S-565/MBU/09/2022 pada 12 September 2022 tentang dukungan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan," ujarnya.

"Selain itu, kita juga telah memiliki PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menjadi road map dalam upaya pengembangan baterai kendaraan listrik oleh MIND ID, Antam, PLN, dan Pertamina," pungkas Erick.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya