Serikat Nelayan Minta Pemerintah Serius Urusi Masalah Batas ZEE Indonesia Vietnam dan Pencurian Ikan

Liputan6.com, Jakarta Serikat Nelayan Indonesia (SNI) meminta pemerintah menjaga hak berdaulat NKRI dalam menegosiasikan ZEE Indonesia dan Vietnam. Selain itu, mendorong BAKAMLA dan TNI AL penguatan pengawasan di wilayah-wilayah laut yang rawan.

Sekretaris Jenderal SNI Budi Laksana menyampaikan jika isu perbatasan adalah isu yang perlu direspon nelayan khususnya terkait tentang pencurian ikan (illegal fishing) yang menjadi masalah hingga saat ini dan belum juga terselesaikan.

Ini dia ungkapkan pada seminar bertema "Mengupas Carut Marutnya Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Vietnam." Acara berlangsung di Desa Gebang Kulon, Cirebon, Rabu (7/12/2022).

Seminar dihadiri sekitar seratus peserta, termasuk perwakilan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Cirebon, pengamat maritim Amir Mahmud dan nelayan perwakilan anggota SNI.

Dalam seminar tersebut, para pihak menyampaikan pendapat masing-masing terhadap illegal fishing oleh Vietnam selama perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam yang sedang berlangsung dan mencari solusi untuk melindungi kelautan dan kedaulatan NKRI.

Komandan Pangkalan TNI AL Cirebon yang diwakili Lettu Laut (P) Mohamad Fadli menyampaikan bahwa TNI AL punya kewenangan untuk menjaga kedaulatan, melakukan deteksi, penghentian, dan pemeriksaan kapal bila kapal Negara Indonesia bertemu dengan patrol kapal negara lain.

Sementara, BAKAMLA yang diwakili Kolonel David Hastiadi mengatakan, pada dasarnya tugas dan fungsi Bakamla hanya sebatas pengamanan jalur teritorial dan wilayah kedaulatan NKRI terkait carut marutnya perundingan pemerintah Indonesia dan Vietnam.

Hal ini sudah sesuai pelaksana di lapangan dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, posisi pemerintah hanya perlu kehati-hatian karena semua perlu dibuktikan dengan kedua belah pihak yang masing-masing punya argument.

Selain itu, pengamat maritim Amir Mahmud menyampaikan hal-hal pokok tentang kegotong royongan dalam merespon isu illegal fishing antara nelayan di Natuna Utara dengan di Cirebon.

"Sehingga isu pencurian ikan dan masalah tapal batas terkait ZEE antara Indonesia dan Vietnam, nelayan bisa langsung merespon dan mendorong pemerintah dalam menegosiasikan tapal batas ini dengan mengacu kepada prinsip hak berdaulat NKRI," ujarnya.

Dikatakan jika seminar ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah agar tidak mundur selangkah pun dalam perundingan penetapan ZEE Indonesia dan Vietnam.

Dalam sesi tanya jawab, nelayan-nelayan juga menyampaikan keinginannya yaitu berharap pemerintah bisa memperhatikan masalah batas laut dan nelayan kecil, pencurian ikan oleh Vietnam harus disanksi karena pencurian ikan oleh Vietnam sudah mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat neyalan.

Sebagai tindak lanjut hasil seminar tersebut, SNI akan menggalang kekuatan organisasi nelayan lainnya dalam merespon isu batas ZEE Indonesia-Vietnam dan illegal fishing oleh Vietnam, akan lebih masif.

Serta kampanye yang akan terus dilakukan sampai perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam benar-benar menguntungkan wilayah Indonesia, dan akan mendorong sepenuhnya pihak keamanan Indonesia dalam memberantas illegal fishing dan menjaga kedaulatan NKRI.