Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Turun di Kuartal III 2022

Liputan6.com, Jakarta Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada kuartal III atau triwulan III 2022 mencatat kewajiban neto yang menurun. Pada akhir triwulan III 2022, PII Indonesia mencatat kewajiban neto USD 262,0 miliar (20,0 persen dari PDB), lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan II 2022 sebesar USD 270,5 miliar (21,3 persen dari PDB).

"Perkembangan ini dikontribusikan oleh penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) di tengah posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) yang relatif stabil," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/12/2022).

Posisi KFLN Indonesia menurun seiring dengan penurunan nilai instrumen keuangan domestik, di tengah surplus aliran masuk investasi langsung yang berlanjut. Posisi KFLN Indonesia turun 1,2 persen (qtq) dari USD 705,2 miliar pada akhir triwulan II 2022 menjadi 696,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2022.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh faktor penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah. Hal ini memengaruhi penurunan nilai instrumen keuangan domestik.

Sementara itu, transaksi KFLN tetap positif didukung oleh aliran masuk investasi langsung yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perbaikan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga.

Posisi AFLN Indonesia relatif stabil. Pada akhir triwulan III 2022, posisi AFLN tercatat sebesar USD 434,7 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan II 2022.

Hal ini didukung oleh posisi aset investasi portofolio dan investasi lainnya yang meningkat seiring penempatan aset swasta. Peningkatan posisi AFLN tertahan oleh faktor perubahan lainnya terkait penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia dan penurunan harga beberapa aset luar negeri.

Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan III 2022 tetap terjaga serta mendukung ketahanan eksternal. 

Hal ini tercermin dari rasio kewajiban neto PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan III 2022 yang tetap terjaga di kisaran 20,0 persen, turun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 21,3 persen.

Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,9 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, serta otoritas terkait lainnya. Meskipun demikian, Bank Indonesia akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengatakan sejumlah sektor industri Bank Indonesia menyebutkan perlambatan kredit bank masih menghantui sejumlah sektor industri, di antaranya angkutan udara, hotel dan restoran, tekstil, hingga alas kaki.

Oleh karena itu, Bank Indonesia akan memberikan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) yang lebih tinggi dan peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) guna mendorong sektor yang pertumbuhannya lambat.

“Untuk sektor yang kami sebut slow growth, kami dorong lebih lanjut dengan alokasi insentif GWM lebih tinggi. Demikian juga dengan KUR kami lipatkan dua kali,” kata Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Desember 2022, Kamis (22/12/2022).

Diketahui Bank Sentral menetapkan GWM di kisaran 9 persen. Kendati begitu, Bank Indonesia menyatakan terdapat insentif bagi perbankan yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit/pembiayaan hijau,

“Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada 46 sektor prioritas, tergantung seberapa tinggi kredit ke sektor prioritas kepada UMKM, KUR, dan ekonomi keuangan hijau, kami berikan insentif berupa penurunan GWM,” ujarnya.

Disamping itu, pertumbuhan kredit pada November 2022 tercatat sebesar 11,16 persen (yoy), ditopang oleh pertumbuhan positif di seluruh jenis kredit dan mayoritas sektor ekonomi. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 23,5 persen (yoy).

Sementara di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM pada November 2022 tercatat cukup tinggi sebesar 18,13 persen (yoy). Di sisi penawaran, perbaikan intermediasi perbankan didukung likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan yang tetap longgar.

Sedangkan dari sisi permintaan, kenaikan kredit/pembiayaan ditopang oleh permintaan korporasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap baik. Secara keseluruhan, perkembangan intermediasi perbankan yang positif ini turut mendukung pemulihan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai sebanyak Rp117,7 triliun untuk kebutuhan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

"Angka tersebut (uang tunai) tumbuh 5,8 persen dibandingkan dengan realisasi tahun lalu," kata Deputi Gubernur BI Aida Budiman dalam Pengumuman Hasil RDG Desember 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, hingga minggu kedua Desember 2022 sudah terjadi penarikan uang oleh perbankan sebesar Rp54,77 triliun atau sekitar 47 persen dari uang yang disediakan.

Kesiapan BI dalam pemenuhan kebutuhan uang rupiah selama periode Natal dan tahun baru kali ini dilakukan dengan tiga K, yaitu Kesiapan jumlah dan pecahan uang yang diperlukan, Kesiapan akses bagi masyarakat khususnya BI, dan Kesiapan dari perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR).

Dalam kesiapan jumlah dan pecahan uang yang diperlukan, Aida menjelaskan jumlah besaran uang tunai yang disiapkan mempertimbangkan perkiraan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, perkiraan belanja pemerintah dan bantuan sosial tunai, serta rata-rata kenaikan outflow dalam beberapa tahun terakhir yang mencapai sekitar 4,8 persen.

Kemudian dalam kesiapan akses bagi masyarakat khususnya BI, bank sentral melakukan tiga hal, yakni layanan kas kepada perbankan di seluruh Kantor Perwakilan BI, layanan kas kepada masyarakat di seluruh Kantor Perwakilan BI termasuk mengadakan kas keliling ritel sebanyak 55 kali di 47 titik layanan, serta secara khusus melakukan pemantauan pelaksanaannya di daerah yang melakukan perayaan Natal dan tahun baru serta destinasi wisata.

Sementara itu terkait kesiapan dari perbankan dan PJPUR, dilakukan dengan memastikan koordinasi dan kerja sama termasuk memastikan ketersediaan uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin setor tarik atau Cash Recycling Machine (CRM).

"BI akan memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga wilayah NKRI, khususnya selama periode Nataru," ucap dia.