Kejar Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Maruarar Minta Tolong Bank Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar  Sirait menegaskan upaya mengejar kesuksesan program 3 juta rumah perlu dilakukan bersama. Salah satunya dengan menggandeng Bank Indonesia (BI).

Menteri Maruarar mengumpulkan sejumlah pihak terkait dalam membahas rencana program tersebut. Dia mengatakan sudah diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sejak lama.

"Ini tentu tidak tiba-tiba pertemuan hari ini, pertemuan ini adalah proses yang panjang, kami dengan Pak Gubernur beberapa kali diskusi, bagaimana soal perumahan itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian," kata Ara, panggilan akrab Maruarar di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Pertama, terkait penyediaan lahan untuk lokasi dibangunnya perumahan. Kedua, tingkat likuiditas untuk mendukung pembiayaan. Ketiga, ketepatan sasaran rumah rakyat. Keempat, kualitas dari perumahan yang dibangun.

"Dari pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah setahun," urai Ara.

Usai bertemu di Bank Indonesia, ada kesepakatan dukungan dari sisi moneter. Ini jadi bagian penguatan ekosistem.

"Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem, dan juga oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia," ujarnya.

Dukungan Bank Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan dukungannya. Hasilnya adalah memperbesar likuiditas dari Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ungkapnya.

Dia menuturkan, perubahan tingkat likuiditas itu akan dilakukan secara bertahap. Tujuannya tak lain untuk kesuksesan program 3 juta rumah.

"Dukungan konkret Bank Indonesia pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp 23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp 80 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menaikkan insentif likuditas perbankan untuk penyaluran kredit perumahan menjadi Rp 80 triliun. Untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo seusai mengadakan rapat singkat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Pandu Sjahrir yang diperkenalkan sebagai orang BP Danantara. 

Pertemuan diadakan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Perry mengatakan, pihak bank sentral memberikan dukungan konkret untuk program perumahan. Dengan mendongkrak insentif likuiditas makro prudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit perumahan, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun. 

"Dari hasil diskusi, kami akan menaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry. 

Menurut dia, program pembangunan perumahan bakal turut menopang cita-cita pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Lantaran, itu bakal memberikan multiplier effect bagi penciptaan lapangan kerja, hingga meningkatnya belanja pemerintah. 

"Bangun perumahan jelas butuh semen, butuh bata, butuh besi, dan akan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kenapa kami sangat mendukung program-program pemerintah," imbuh Perry.

Pada kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pertemuan ini jadi komitmen pemerintah untuk saling bersinergi dalam mengejar target pengadaan 3 juta rumah dari Prabowo.

"Pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai menteri jalankan arahan Prabowo bangun dan renovasi 3 juta rumah dalam setahun," kata Ara, sapaan akrabnya. 

"Likuiditas, dengan konteks yang ada, jadi sinergi pemerintah dengan moneter. Ini sangat baik dan di-support oleh ekosistem, oleh pak gubernur Bank Indonesia," dia menambahkan. 

Dukungan BUMN 

Senada, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, jajarannya beserta seluruh perusahaan pelat merah siap mendukung sepenuhnya visi dari Prabowo, khususnya dalam soal pembangunan rumah. 

"Program-program pemerintah melalui kementerian masing-masing di perumahan, sukses story yang ada adalah melalui kerjasama lintas sektoral. Bagaimana dukung implementasinya secara real," ujar Erick.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan pentingnya sektor perbankan untuk tidak mempersulit atau melarang pemberian kredit kepada debitur non-lancar.

Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung program ambisius pemerintah dalam menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo.

"Kami juga telah menegaskan berdasarkan bukti konkret pelaksanaan selama ini, bahwa tidak ada terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non-lancar," kata Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurut Mahendra, meskipun ada anggapan bahwa debitur non-lancar sulit mendapatkan akses kredit, faktanya tidak ada larangan yang menghalangi pemberian kredit kepada mereka.

Mahendra mengatakan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, menciptakan multiplier effect yang besar, dan mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, OJK telah merumuskan kebijakan yang lebih holistik guna mempermudah dan memperluas akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

"Untuk itu, kami mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan mempermudah dan memperluas akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah KPR bagi masyarakat berpendapatan rendah," jelasnya.

Adapun, kata Mahendra, langkah kebijakan yang diambil oleh OJK mencakup penilaian kualitas aset yang lebih sederhana, dengan hanya mengandalkan satu pilar saja.

Selain itu, OJK juga mengenakan bobot risiko rendah dan granular untuk kredit pemilikan rumah (KPR), sehingga semakin memudahkan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan rumah.