Liputan6.com, Jakarta- Kementerian Perhubungan (Kemenhub)Â mengalokasikan Rp 147 miliar untuk subsidi angkutan kereta api perintis (KA Perintis) di seluruh Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat pengguna KA Perintis tak terbebani.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono menjelaskan, subsidi perintis diberikan untuk layanan KA yang beroperasi di daerah baru, atau daerah yang sudah memiliki jalur namun secara komersial belum menguntungkan.
Baca Juga
Saat ini DJKA memiliki enam kontrak subsidi perintis dengan operator KA yang mencakup KA Cut Meutia, KA Datuk Blambangan, KA Lembah Anai, LRT Sumsel, KA Bathara Kresna, dan KA Makassar-Parepare.
Advertisement
"Total anggaran yang kami kucurkan untuk program angkutan perintis di tahun 2023 ini mencapai Rp 147 Miliar," kata Djarot dalam Media Briefing, di Kementerian Perhubungan, Kamis (2/3/2023).
"Umumnya subsidi perintis ini diberikan oleh Pemerintah untuk layanan KA dengan okupansi tidak lebih dari 70 perse namun terdapat potensi dan kebutuhan yang cukup signifikan," tuturny.
Lelang
Ia menjelaskan layanan KA perintis ini dapat dilakukan pada prasarana perkeretaapian yang baru dibangun, diaktifkan kembali, maupun jaringan yang sudah tersedia.
"Jika jalur KA sudah tersedia namun belum dioperasikan, akan dilakukan skema lelang untuk menentukan operator layanan KA perintis di jalur tersebut, seperti pada jalur KA Makassar-Parepare," urai Djarot.
Â
Jadi Komersial
Adapun terkait keberlanjutan layanan KA perintis, Djarot mengungkapkan bahwa DJKA terus mengupayakan pertumbuhan tingkat okupansi masing-masing KA perintis sehingga dapat dikonversi menjadi layanan KA PSO maupun ekonomi komersial. Per tahun 2023 ini, sudah ada total 3 layanan KA perintis yang sudah terkonversi menjadi KA PSO, yaitu KA Jenggala, KA Siliwangi, dan KA Minangkabau Ekspress.
"Integrasi dengan moda transportasi lain terus kami lakukan seperti pada LRT Sumsel untuk mendongkrak tingkat okupansi layanan KA ini, sehingga harapannya dapat segera beralih menjadi KA PSO," ungkap Djarot.
Di akhir paparannya, Djarot mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan KA perintis yang sudah disediakan oleh Pemerintah. "Kami optimis bahwa tingkat okupansi layanan KA perintis ini akan dapat terus tumbuh mengingat besarnya potensi wisata dan ekonomi yang dapat terlayani oleh KA ini," tutup Djarot.
Â
Advertisement
KA Makassar-Parepare Masih Gratis
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan operasional KA Makassar-Parepare dalam waktu dekat. Setelah beroperasi, belum akan ada tarif yang berlaku.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menerangkan nantinya Jokowi akan meresmikan jalur Maros-Garongkong sepanjang 83 kilometer. Tapi, mengenai tarif masih dibahas di Kemenhub, sehingga masih berlaku Rp 0 bagi pengguna layanan.
"Artinya tahun-tahun ini masih proses sosialisasi dan kita masih meng-nol kan tarifnya walaupun kami disana dengan balai sudah siapkan konsep cashless, kalau teman-teman ke Sulawesi, tetap nge-tap, tapi 0 rupiah," kata dia saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Kamis (2/3/2023).
Dia mengatakan secara sistem pendukung ticketing sudah disiapkan secara matang. Sementara itu, untuk tarifnya masih berlaku Rp 0.
Â
Survei
Sebagai langkah persiapan memberlakukan tarif, Risal menyebut sudah melakukan survei ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP). Tujuannya untuk membuat rujukan besaran tarif yang dibebankan ke pengguna.
Hanya saja, Risal belum mau berbicara banyak mengenai kisarannya. Dia hanya memastikan kalau saat tarifnya berlaku, bakal sesuai dengan kemampuan kantung masyarakat.
"ATP dan WTP sudah kami lakukan untuk nanti (mengetahui) sebenarnya berapa biaya yang kita operasionalkan yang kita pungut dari penumpang nantinya. Kita belum bicara berapa angka dalam waktu dekat, tapi nantinya ada angka, pastinya akan sangat terjangkau dengan masyarakat," bebernya.
Advertisement