Imbas Efisiensi Anggaran, Layanan Transportasi Terancam Semrawut

Liputan6.com, Jakarta Efisiensi anggaran seringkali dianggap sebagai langkah positif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam konteks transportasi publik, efisiensi anggaran justru dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Pengamat transportasi Darmaningtyas menyoroti, bahwa nasib transportasi publik semakin mengkhawatirkan, terlepas dari upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Darmaningrtyas, dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada sejumlah peristiwa yang memperlihatkan masalah serius yang terjadi di sektor transportasi publik.

Beberapa angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya terpaksa berhenti beroperasi.

"Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya," kata Darmaningtyas, dikutip Liputan6.com, Senin (17/2/2025).

Angkutan Perintis Terancam

Bahkan, angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, juga terancam dihentikan.

Hal ini menjadi masalah besar, mengingat angkutan perintis adalah satu-satunya akses transportasi umum bagi masyarakat di luar Jawa.

"Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua," katanya.

Menurutnya, jika layanan angkutan perintis dihentikan, bagaimana masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat melakukan mobilitas. Artinya, transportasi publik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah-wilayah yang terisolasi.

Ia juga menyoroti, terkait keputusan untuk memangkas layanan tanpa memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik dapat memperburuk ketimpangan antara daerah Jawa dan luar Jawa.

Merosotnya layanan transportasi publik ini juga merupakan dampak dari kebijakan Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi, yang dinilai tidak jelas dalam keberpihakannya terhadap layanan publik di daerah-daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran yang hanya berfokus pada pemangkasan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, semakin menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keberlangsungan transportasi publik di seluruh wilayah Indonesia.

"Sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah, sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari solusi untuk memastikan layanan publik di seluruh Indonesia tetap terjamin.

Keadaan ini semakin menunjukkan lemahnya semangat untuk memperbaiki tata kelola transportasi publik yang ada di Indonesia.

"Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi public, dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sendiri," ujarnya.Efisiensi anggaran berikan efek domino

Darmaningtyas menilai, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga dapat menimbulkan efek domino yang berbahaya.

Buruknya penataan transportasi publik dan terbatasnya akses angkutan umum dapat berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi. Lebih parah lagi, di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, hal ini juga dapat menyebabkan masalah sosial, seperti tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini.

Keberlanjutan layanan transportasi publik, oleh karena itu, bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran, agar tidak mengorbankan sektor-sektor vital seperti transportasi publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama di daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian, kebijakan transportasi harus lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan sekadar efisiensi angka belaka.

"Adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi, serta minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi dan makin terabaikannya aspek keselamatan bertransportasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini," pungkasnya.