Soal Pengadaan Lahan di Ibu Kota Nusantara, Ini Sederet Permintaan DPR ke Otorita IKN

Liputan6.com, Jakarta DPR meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mempercepat proses pengadaan lahan di IKN.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Bersama Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang disiarkan secara daring pada Senin (3/4). 

"Dalam rangka pemenuhan lahan Ibu Kota Nusantara melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah, Komisi II DPR RI meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mempercepat proses pengadaan lahan tersebut dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan agar kegiatan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024," demikian isi kesimpulan RDB Komisi II DPR RI dengan OIKN, dikutip (3/4/2023). 

Dalam poin selanjutnya, Komisi II DPR juga meminta OIKN untuk melakukan pelibatan publik secara luas untuk penyusunan rencana detail tata ruang wilayah IKN.

"Komisi II DPR RI meminta kepada OIKN agar melakukan pelibatan publik secara luas dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kegiatan pertambangan, pencemaran pesisir dan laut, agar kedepan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif, mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, serta melindungi kehidupan masyarakat wilayah IKN, termasuk jika ada wilayah adat, sebagai implikasi pembangunan infrastruktur IKN," jelas poin kesimpulan itu.

"Komisi II DPR RI mendorong Kepala OIKN untuk segera melakukan percepatan penyelesaian proses legislasi 6 (enam) peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan pertanahan," tambah Komisi II DPR.

Dalam kesempatan itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima ratusan minat investasi di IKN.

"Untuk investasi, kami menerima cukup banyak, ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara," kata Bambang dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN, dikutip Senin (3/4/2023).

Bambang merinci, 50 persen dari letter of interest ini merupakan minat domestik dan 50 persen lainnya dari asing.

"Kami sekarang dalam proses untuk menseleksi (investor) mana saja yangs sesuai dan serius untuk ikut membangun IKN Nusantara," sambungnya.

Namun, Kepala Otorita IKN tidak mengungkapkan secara spesifik negara, maupun investor atau perusahaan mana yang termasuk dalam 167 letter of interest untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.

Bambang juga memaparkan total pagu anggaran untuk kegiatan OIKN. 

Dalam daftar pelaksanaan isian anggaran OIKN, tercatat ada total pagu senilai Rp 253,4 miliar.

Angka tersebut mencakup Program Pengembangan Kawasan Strategis IKN, dengan Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanian, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA, Deputi Bidang Investasi, Pendanaan dan Pembiayaan, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. 

Adapun program dukungan manajemen yang mencakup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama, Biro SDM dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum dan Pengadaan Barang/jasa, Biro Keuangan, BMN, dan ADP, serta Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Selain kemudahan investasi, dia juga membeberkan sejumlah insentif lainnya, seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan kepastian hukum keberlanjutan pembangunan IKN ke depan.

"Bahwa investor yang berkomitmen melakukan investasi di sana (IKN) akan memperoleh kemudahan dalam hal perizinan, keringanan pajak, dan bisa mendapatkan lahan dengan harga yang relatif lebih rendah," kata Bahlil dikutip dari siaran pers, Sabtu (1/4/2023).

Menurut dia, pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah membangun kolaborasi bagi pemerataan investasi di Indonesia. Hal ini sekaligus untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan ekonomi berkeadilan.

"Kolaborasi menjadi salah satu kunci bagi pemerataan investasi di Indonesia. Pemindahan Ibu Kota ke IKN (Ibu Kota Nusantara) juga menjadi upaya pemerintah mewujudkan cita-cita tersebut dengan menggenjot kolaborasi antara investor dengan pemerintah di daerah," ujarnya.

Selain itu, Bahlil juga memastikan pemerintah akan mempermudah masalah perizinan di IKN bagi para investor. Terlebih, saat ini Undang-Undang (UU) Cipta Kerja baru saja disahkan oleh DPR sehingga dapat mempermudah perizinan investor menanamkan modalnya ke dalam negeri.

"Kalau ditanya tadi, apa jaminan pemerintah untuk masuknya investasi. Kalau dulu susah izin, saya akan jamin perizinan mudah. Izinnya simpel, mau urus IUP, Amdal, izin lokasi semua terintegrasi sesuai UU Cipta Kerja," jelas Bahlil.