Siap-Siap, Pemerintah Bakal Larang Ekspor Gas Alam

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan, Pemerintah akan segera melarang ekspor gas alam cair (LNG), agar industri gas di dalam negeri bisa dibangun.

Luhut sadar bahwa kebijakan pelarangan itu sangat penting, sebab penggunaan gas alam di dalam negeri terus meningkat.

"Kemarin kita studi, kita bertahun-tahun ekspor LNG, padahal ternyata sekarang kita butuh. Akhirnya studi, di Deputi 1 (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves), kita ndak mau lagi," kata Luhut usai konferensi pers International and Indonesia CCS Forum 2023 di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Sejauh ini, pihaknya pun telah mempersiapkan laporan pelarangan gas yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kendati demikian, bagi kontrak ekspor yang telah diteken masih akan tetap berjalan, sementara untuk ke depannya ekspor gas akan dilarang.

"Sudah kita siapkan laporan ke Presiden mau ekspor LNG, yang kontrak sudah ada, ya sudah jalan. Tapi ekspor harus setop," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan kebutuhan dalam negeri akan gas ini sangat tinggi, utamanya untuk produksi metanol dan petrokimia.

Bahkan, kata Luhut, mirisnya Indonesia masih mengimpor petrokimia. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah saat ini sedang mendorong pembangunan industri petrokimia di Kalimantan Utara.

"Petrochemical kita kan perlu gas. Petrochemical kita masih impor banyak, sekarang kita mau bikin di Kaltara. Kita perlu gas. Cukup gas kita sendiri dan kita nggak perlu impor lagi," pungkas Menko Luhut.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan pengembangan gas bumi sangat penting sebagai penunjang transisi energi, sebab menghasilkan emisi yang rendah dan berasal dari dalam negeri.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, peran BBG sangat penting, terlebih ketika masih di dalam masa transisi menuju energi terbarukan. Pasanya, selain kendaraan listrik kendaraan BBG bisa dijadikan alternatif pilihan kendaraan yang lebih ramah lingkungan oleh masyarakat.

“Terlebih cadangan gas bumi di Indonesia relatif masih banyak," kata Satya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Selain itu, DEN juga berkomitmen untuk mendukung Gagas dan Subholding Gas untuk membantu mendorong penggunaan dan pemanfaatan BBG kepada masyarakat maupun Pemerintah.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) pun melakukan implementasi RUEN dalam pemanfaatan gas bumi sektor industri dan transportasi melalui pengembangan dan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG), dengan mengunjungi fasilitas penyaluran gas bumi yang dioperatori PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) yang merupakan afiliasi dari Subholding Gas Pertamina di SPBG Purwakarta.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Anggota DEN Eri Purnomohadi dan dihadiri oleh Anggota DEN lainnya yaitu Satya Widya Yudha, Agus Puji Prasetyono, Herman Darnel Ibrahim dan Yusra Khan serta Tim Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

Direktur Utama Gagas, Muhammad Hardiansyah menjelaskan 3 program strategis untuk pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor transportasi. Yang pertama, konversi CNG untuk Truk Pertamina Group. Yang kedua konversi CNG Sepeda Motor dan terakhir konversi CNG Kendaraan Penumpang.

“Untuk konversi CNG Sepeda Motor, saat ini kami masih dalam tahap pilot project selama 3 bulan dan akan berlangsung pada Mei – Juli. Kami akan memasang 300 converter kit untuk sepeda motor milik kendaraan operasional Subholding Gas dan komunitas ojek online. Selama 3 bulan ini, kami ingin mendapatkan masukan dari pengguna motor CNG sehingga ke depan motor CNG dapat menjadi pilihan kendaraan alternative yang lebih baik," jelas Hardiansyah.

Hardiansyah mengungkapkan, BBG hadir tidak untuk menghalangi atau bersaing dengan kendaraan listrik, tetapi BBG dapat menjadi pilihan energi alternatif yang bersih dan terjangkau bagi masyarakat.

“Kami menawarkan pilihan energi alternatif bagi masyarakat yang bersih dan terjangkau. Saat ini harga BBG untuk transportasi atau Gasku hanya di angka Rp 4.500 per LSP sehingga terdapat potensi penghematan dari harga bahan bakar minimal 55 persen yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna”, tutup Hardiansyah.

Di dalam kunjungan kerja tersebut, anggota DEN juga sempat merasakan motor BBG dan mengelilingi area SPBG. Anggota DEN menyambut positif keberadaan motor dan kendaraan BBG terlebih mengingat pasokan BBG yang berasal dari dalam negeri dan harga BBG yang jauh lebih murah dibandingkan harga BBM saat ini.