64,2 Juta UMKM Indonesia Mampu Serap 97% Tenaga Kerja

Pelaku UMKM di Indonesia saat ini ada sebanyak 64,2 juta dan mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia.

oleh Septian Deny diperbarui 11 Agu 2023, 10:45 WIB
Diterbitkan 11 Agu 2023, 10:45 WIB
Pelaku UMKM.
Ilustrasi pelaku UMKM. (Foto: Shutterstock)

Liputan6.com, Jakarta Peringatan Hari UMKM Nasional 2023 dilaksanakan di di Pamedan Pura Mangkunegaran Surakarta mulai Kamis (10/8/2023) hingga Minggu (13/8/2023) mendatang.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim dalam pembukaan Hari UMKM di Puro Mangkunegaran menyebut bahwa pelaku UMKM di Indonesia saat ini memiliki produk yang berkualitas dan punya daya saing. Sehingga UMKM bisa diandalkan untuk menunjang ekonomi ke depan.

Di Hari UMKM ini, ia juga mendorong UMKM untuk dapat menerapkan digitalisasi atau beradaptasi pada perkembangan teknologi.

"Bersamaan di Hari UMKM ini tentu yang ingin kita tumbuhkan salah satunya fokus ke pemanfaatan teknologi digital sehingga dapat menunjang perekonomian berbasis teknologi. Untuk itu perlu adanya peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan kreativitas UMKM untuk memenuhi tantangan masa depan," kata Arif dikutip Jumat (11/8/2023).

Pelaku UMKM di Indonesia, lanjut Arif, saat ini ada sebanyak 64,2 juta dan mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia.

"Ini sudah dikurasi untuk menunjukkan bahwa pelaku UMKM kita produknya berkualitas dan punya daya saing. Bisa diandalkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi ke depan," jelasnya.

Diminati Masyarakat

Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari UMKM Nasional 2023 yang dilaksanakan di di Pamedan Pura Mangkunegaran Surakarta.

Menurutnya, gelaran ini cukup diminati oleh banyak masyarakat, hal itu dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang.

"Tadi saya mendatangi semua booth, bagus-bagus semua. Hari ini lancar dan ramai, semoga sampai hari Minggu nanti," ujar Gibran.

Salah satu area booth UMKM binaan yang dikunjungi Gibran adalah binaan GoFood. Pada area booth binaan GoFood yang dinamakan Petualangan Kuliner GoFood itu terdapat sekitar 30 mitra usaha GoFood yang ikut serta.

 

Peringatan Hari UMKM Nasional

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi pelaksanaan peringatan Hari UMKM Nasional 2023 yang dilaksanakan di di Pamedan Pura Mangkunegaran Surakarta.

Mereka yang ikut serta merupakan yang masuk ke dalam Juara Lokal Solo. Diantaranya yaitu Ayam Goreng Kampung Mbak Nana, Ayam Keprabon, Bebek Goreng H. Slamet, Dawet Telasih Yu Dermi, Dimsum Ins, Fremilt, Gongso Mbak Ninie, Gudeg Ayu, Leker Gajahan Bapak Fathoni Jr, Cold and Brew dan lainnya.

Gibran memastikan kegiatan Hari UMKM Nasional yang dipusatkan di Kota Solo kali ini merupakan yang terbesar dari sebelumnya, dimana terdapat sekitar 2.000 pelaku UMKM dari berbagai daerah yang ikut serta.

Selain pameran, Hari UMKM Nasional 2023 ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti forum dan workshop, petualangan ragam kuliner gofood, lokal clothing festival, Pekan Nasional Keselamatan Jalan, IMI Road to UMKM, serta festival musik.

Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan hadir di acara puncak pada Sabtu (12/8/2023). Rangkaian perayaan Hari UMKM Nasional untuk pertama kalinya dihadiri Presiden RI diharapkan sebagai momentum besar kebangkitan UMKM. Selain Presiden Jokowi, beberapa menteri yang juga dijadwalkan hadir di antaranya Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Menteri Bahlil: UMKM Selalu Jadi Komoditas Politik Saat Pilkada dan Pilpres

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia  Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (21/7/2023). Bahlil mengungkap realisasi investasi di berbagai wilayah Indonesia. (Arief/Liputan6.com)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (21/7/2023). Bahlil mengungkap realisasi investasi di berbagai wilayah Indonesia. (Arief/Liputan6.com)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ingin pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi komoditas politik pada tahun politik seperti saat ini.

Penegasan itu didasari pengalamannya yang memulai karir dan usaha sebagai pelaku UMKM. Ia pun mengaku telah menyampaikan langsung hal tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, 'Pak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika ada pileg, ketika ada pilpres. Dan mereka selalu dijadikan komoditi politik'. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi secara terus menerus," katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan dikutip dari Antara, Kamis (10/8/2023).

Bahlil menuturkan, dari 34 menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju, hanya dirinya yang punya sejarah menjadi pelaku UMKM. Oleh karena itu, ia paham betul lika liku para pelaku UMKM untuk bisa memperoleh izin atau mengakses pembiayaan.

"Saya pernah menjadi UMKM. Saya pernah menjual ikan di pasar. Saya pernah menjual bawang. Saya pernah punya omzet Rp60 juta dan saya tahu betul sakitnya UMKM. Pinjam uang di bank diputar-putar. Izin mau dibuat, diminta uang. Pinjam uang di bank, minta aset. Betulkah? Saya tahu sakit bapak ibu semua. Jangan pernah bicara UMKM dibicarakan oleh orang kaya. Jangan. Boleh orang kaya tapi dia pernah menjadi orang miskin," katanya.

Keberpihakan pada UMKM

Oleh karena itu, ketika kini Bahlil menjadi Menteri Investasi, kendati harus mengurus investasi besar dengan nilai miliar hingga triliunan rupiah, ia tetap memberikan keberpihakan kepada pengembangan UMKM. Salah satunya dengan fasilitasi legalitas pelaku UMKM lewat Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Mana ada sejarah Kepala BKPM bicara tentang UMKM, kalau bukan karena orang yang pernah merasakan getir sakitnya UMKM di daerah-daerah?" katanya.

Bahlil menjelaskan saat ini penyaluran pinjaman perbankan kepada UMKM hanya sekitar 18-19 persen, lantaran 56 persen UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas.

"Belum ada izin-izinnya makanya perbankan susah menyalurkan kredit. Kenapa tidak ada izin? Saya tahu bapak ibu bikin izin susah. Betul toh? Makanya mantan UMKM jadi Menteri Investasi, saya buat kebijakan lewat OSS, saya pangkas semua administrasinya," ujarnya.

 

Izin Lewat OSS

BUMN dan investasi raker dengan komisi VI
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja bersama di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Rapat kerja antara Komisi VI DPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi tersebut membahas kinerja keuangan BUMN yang terdampak utang luar negeri serta perkembangan investasi di Indonesia pada 2021 dan 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bahlil menegaskan izin-izin lewat OSS bagi pelaku UMKM tidak dipungut biaya, termasuk sertifikasi halal dan lainnya. Ia menjamin pengurusan legalitas lewat OSS juga kini lebih mudah dan efisien karena tidak perlu berhadapan langsung dengan menteri, kementerian, atau kepala daerah serta pihak terkait lainnya.

Bahlil pun memotivasi pelaku UMKM untuk terus bersemangat dalam berusaha.

"Jangan pesimis jadi UMKM, bukan berarti anak bapak ibu tidak menjadi orang hebat. Tidak ada jaminan anak konglomerat akan menjadi konglomerat terus. Tidak ada jaminan anak UMKM tidak menjadi konglomerat. Dan juga, anak UMKM bisa menjadi Presiden. Contohnya Bapak Presiden Jokowi," katanya. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya