Kurs Rupiah Amblas ke 15.210 per USD, Masih Bisa Bangkit?

Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS melemah pada Jumat pagi. Rupiah amblas 0,16% atau 25 poin menjadi 15.210 per USD dari sebelumnya 15.185 per USD.

Analis pasar uang Lukman Leong menyatakan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi data inflasi AS yang secara year on year (yoy) atau tahunan meningkat menjadi 3,2 persen dibandingkan sebelumnya 3,0 persen.

“Rupiah melemah setelah data menunjukkan inflasi AS yang naik pertama kalinya dalam setahun walau sedikit di bawah perkiraan sebesar 3,3 persen disusul pernyataan The Fed (San Francisco Fed) President Mary Daly membuat dolar AS rebound dari penurunan awal,” ujar Lukman Leong dikutip dari Antara, Jumat (11/8/2023).

Melihat sentimen dari dalam negeri, Lukman menilai masih cukup positif. “Namun, rupiah dan mata uang regional saat ini tertekan oleh penguatan dolar dan kekhawatiran perlambatan ekonomi China,” katanya.

Inflasi AS

Sebelumnya, pengamat pasar uang Ariston Tjendra menyampaikan bahwa apabila data inflasi AS menunjukkan penurunan di bawah 3,0 persen (angka pada bulan Juni 2023), akan mendorong pelemahan dolar AS karena The Fed dapat melonggarkan kebijakan suku bunga tinggi. “Begitu pula sebaliknya,” ucap dia pada Kamis (10/8).

Dolar AS bertahan hampir datar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena investor mencerna laporan indeks harga konsumen (IHK) AS yang menunjukkan kenaikan moderat pada Juli 2023.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik tipis 0,03 persen menjadi 102,5222 pada akhir perdagangan.

IHK AS naik 0,2 persen bulan lalu, menyamai kenaikan pada Juni, Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada Kamis (10/8/2023). IHK naik 3,2 persen dalam 12 bulan hingga Juli, menguat dari kenaikan 3,0 persen pada Juni, yang merupakan kenaikan tahunan terkecil sejak Maret 2021.

IHK inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi, naik 0,2 persen pada Juli, sama dengan kenaikan bulan sebelumnya. Dalam basis 12 bulan, IHK inti tumbuh 4,7 persen setelah naik 4,8 persen pada Juni.

"Laporan IHK Juli menawarkan bukti yang lebih meyakinkan bahwa tekanan inflasi mereda," kata ekonom senior EY-Parthenon Lydia Boussour pada Kamis (10/8/2023).

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan rencana pengembangan mata uang (rupiah) digital atau central bank digital currency (CBDC) masih dalam persiapan.

Perry mengungkapkan, Bank Indonesia sebagai pihak yang mengembangkan rupiah digital hingga kini pihaknya masih menyiapkan proof of concept atau desain awalnya.

"Proof of concept CBDC sedang dalam pematangan," kata Perry Warjiyo di Gedung Radius Prawiro, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Adapun dalam persiapannya, Gubernur Bank Indonesia menyoroti tiga hal utama sebelum rupiah digital resmi dirilis.

Pertama, yaitu kesiapan industri. Perry mengungkapkan, bulan lalu Bank Indonesia telah menerima masukan dan saran dari industri terkait penerapan CBDC.

"Kami baru menerima akhir Juli kemarin masukan dari industri, kami di BI sedang menggodoknya, tentu saja kami perlu mempertimbangkan kesiapan dari industri," jelas Perry.

Kedua, Bank Indonesia saat ini sedang melakukan peninjauan teknologi, untuk melihat perkembangan tren uang digital yang berlaku secara global.

"Kompatibilitas atau kesesuaian dengan teknologi digital yang ada di global, karena CBDC nanti tidak hanya di dalam negeri, tapi juga cross border," ujarnya.

Terakhir, Bank Indonesia juga sedang mempersiapkan rencana pengembangan CBDC di Indonesia ke depan, mulai dari struktur, model bisnis hingga teknologinya.

"Kami juga perlu persiapkan rencana pengembangannya ke depan. Proof of concept mencakup bagaimana struktur dari model bisnis sama teknologinya ke depan," pungkas Perry.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyatakan harus melakukan tindakan antisipatif dan responsif terhadap perubahan ketentuan terkait Bank Indonesia dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Tindakan antisipatif yang dilakukan BPK terutama terkait pengaturan lebih lanjut atas lingkup pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan rupiah digital, meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan.

"Hal ini mengingat tahapan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan yang menjadi mandat pemeriksaan BPK pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Baru mengatur tahapan dalam pengelolaan rupiah kertas dan rupiah logam,” ujar Ketua BPK dalam Penyerahan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2022 (unaudited) di auditorium BPK, dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Dia menganggap sinergi antara pihaknya dengan BI diperlukan guna memastikan lompatan besar (quantum leap) digitalisasi ini diiringi dengan transparansi sebagai bagian integral dari best practices in monetary policy (praktik terbaik dalam kebijakan moneter).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan LKTBI tahun 2022 oleh Gubernur BI Perry Warjiyo kepada Ketua BPK yang disaksikan oleh jajaran Dewan Gubernur BI, serta pejabat struktural dan pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II BPK.

“BPK mengapresiasi Gubernur BI dan seluruh jajaran BI karena telah menyampaikan LKTBI kepada BPK tepat waktu,” ucap Isma.