LRT Jabodebek Ditargetkan Beroperasi 28 Agustus 2023, Ikut Bantu Atasi Polusi Udara Jakarta

Liputan6.com, Jakarta LRT Jabodebek direncanakan akan beroperasi pada 28 Agustus 2023 dan diresmikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). LRT Jabodebek diharapkan ikut berdampak pada penurunan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. 

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau yang biasa dipanggil Tiko kembali menjajal LRT Jabodebek, pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023. 

Dari peninjauan, dia menilai sejauh ini progres persiapan operasional LRT Jabodebek sudah cukup baik. Mulai dari masalah kenyamanan perjalanan, sistem perangkat lunak (software), maupun sinkronisasi antara pintu kereta dengan pintu stasiun.

"Kami sudah puas dengan hasilnya, kita harapkan ada perbaikan lebih lanjut sebelum pengoperasian 28 Agustus," kata dia saat peninjauan bersama sejumlah media di Jakarta.

Dia pun memastikan bakal mendorong integrasi moda transportasi baik seperti LRT Jabodebek dengan yang lain. Mulai dari MRT, KRL, hingga Trans Jakarta.  Moda transportasi yang terintegrasi akan memberikan kemudahan dan kenyamanan mobilitas bagi masyarakat.

"Harapannya memang banyak masyarakat yang beralih ke transportasi publik yang di KRL, LRT, nanti juga nyambung ke MRT dan TransJakarta," jelas dia.

LRT Jabodebek dikatakan telah bekerja sama dengan sederet pemerintah daerah (pemda) agar layanan seperti bus rapid transit (BRT) dapat melintasi dan berhenti pada stasiun-stasiun LRT. Pemda dimaksud mulai dari Pemda Bogor, Bekasi, hingga Depok. 

Selain kian memudahkan mobilitas masyarakat, keberadaan LRT Jabodebek diharapkan ikut membantu menurunkan polusi udara yang ramai dibicarakan di Jakarta dan sekitarnya.

"Indonesia sekarang lagi ramai mengenai polusi. Salah satu harapan kami dari beroperasinya LRT ini menjadi salah satu solusi pengurangan polusi udara," jelas dia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan memberi subsidi tarif Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek). pemberian subsidi untuk tarif LRT Jabodebek ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek yang ditetapkan 8 Juni 2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menjelaskan, dengan adanya subsidi tersebut, maka besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek juga telah ditetapkan. Penetapan tersebut lewat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

“Pemerintah menetapkan tarif LRT Jabodebek melalui Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik, dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek, agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak,” ujar Risal Wasal seperti ditulis Sabtu (19/8/2023).

Risal mengatakan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah merumuskan tarif LRT Jabodebek dengan memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat serta untuk mendorong minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.

Sejumlah kajian dilakukan dalam penghitungan tarif tersebut diantaranya yaitu:

• ability to pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar,
• willingness to pay (WTP) kemauan untuk membayar,
• berapa tarif moda transportasi lainnya sebagai pembanding, dan
• berapa biaya operasional yang dikeluarkan oleh operator.

“Dari hasil kajian tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Menhub Nomor 67 tahun 2023 bahwa besaran tarif LRT Jabodebek yaitu Rp 5.000 untuk 1 Km pertama dan Rp 700 untuk km selanjutnya. Di satu sisi kami memperhatikan daya beli masyarakat dan di sisi lain kami juga memperhatikan keberlangsungan dari operator yang mengoperasikan LRT Jabodebek,” ucapnya.

Risal mencontohkan perbandingan tarif usulan dari operator (belum disubsidi) dengan tarif bersubsidi di beberapa rute yaitu: untuk rute Stasiun Dukuh Atas - Jatimulya sepanjang ± 28 km, tarif usulan operator sebesar Rp 37.268, sementara tarif bersubsidinya yaitu sebesar Rp 23.900 (PSO sebesar 36%).

Kemudian untuk rute Stasiun Dukuh Atas - Harjamukti sepanjang ± 25 km, tarif usulan dari operator sebesar Rp 33.275, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 21.800 (PSO sebesar 34%).

Selanjutnya, untuk rute Stasiun Harjamukti - Jatimulya sepanjang ± 33 km, tarif usulan operator sebesar Rp 43.923, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 27.400.

Beberapa rute dengan tarif bersubsidi lainnya diantaranya yaitu:

• Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Cawang sepanjang ± 10 km (Tarif Rp 11.300,-),
• Stasiun Dukuh Atas – Stasiun Halim sepanjang ± 13 km (Tarif Rp 13.400,-),
• Stasiun Harjamukti – Stasiun Cawang sepanjang ± 15 km (Tarif Rp 14.800,-),
• Stasiun Harjamukti – Stasiun Halim sepanjang ± 19 km (Tarif Rp 17.600,-),
• Stasiun Jatimulya – Stasiun Cawang sepanjang ± 18 km (Tarif Rp 16.900,-),
• Stasiun Jatimulya – Stasiun Halim sepanjang ± 15 km (Tarif Rp 14.800,-), dan
• Stasiun Cawang – Stasiun Halim sepanjang ± 4 km (Tarif Rp 7.100,-).