OJK Gelar Literasi dan Inklusi Keuangan ke Ibu Rumah Tangga

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), menggelar kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada Pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga dengan tema “Ibu Berdaya, Keuangan Terjaga, Keluarga Sejahtera” dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan di Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar Bali.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya OJK untuk terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kemudahan akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha perempuan khususnya Ibu Rumah Tangga (IRT).

“Mempertimbangkan perannya yang begitu penting, segmen UMKM dan perempuan perlu dibekali keterampilan literasi keuangan dalam menghadapi tantangan keuangan yang semakin kompleks. Keterampilan literasi keuangan yang baik diperlukan untuk membuat keputusan pengelolaan keuangan keluarga dan bisnis secara lebih bijak dan cermat,” kata Friderica, Senin (9/10/2023).

Friderica menyampaikan, berdasarkan survei oleh Programme for International Student Assessment (PISA), sebanyak 95 persen pelajar peserta survei PISA memperoleh informasi literasi keuangan dari orang tua, khususnya dari ibu. Sehingga, pemberdayaan literasi keuangan terhadap perempuan juga dapat mewujudkan generasi muda yang cakap keuangan.

Adapun sebagai upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK menargetkan segmen pelaku UMKM dan perempuan menjadi sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dan Sasaran Prioritas Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2023.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu, Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani Nurhaida, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Provinsi Bali Ida Ayu Putu Kalpikawati.

Dukungan untuk meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM dan IRT turut disampaikan oleh Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani Nurhaida dengan mendorong Nomor Induk Berusaha (NIB), pembiayaan pelaku UMKM, dan program pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya UMKM dan IRT.

Kristrianti Puji Rahayu menyampaikan bahwa OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga memiliki program pemberdayaan UMKM Bali Nadi Jayanti yang ditujukan kepada Pelaku UMKM di Provinsi Bali.

Kegiatan pendampingan dan pelatihan juga dilakukan kepada Kelompok Ekonomi Masyarakat (KEM) “Kolok” Desa Bengkala sebagai pilot project Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif.

“Kolok” adalah sebutan bagi masyarakat difabel penyandang tuna rungu dan tuna wicara. Hal ini berarti OJK memberikan akses literasi dan inklusi keuangan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, OJK turut menyampaikan sosialisasi waspada investasi ilegal dan perencanaan keuangan untuk UMKM dan IRT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali turut menyampaikan penjelasan mengenai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada perkembangan UMKM salah satunya dengan melakukan Pembinaan dan Pendampingan pada Sentra-Sentra Industri Kerajinan (Teknis dan Kelembagaan) serta Pemasaran Produk Sandang secara Online maupun Offline.

Friderica pun berharap keberhasilan pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM dan IRT, diharapkan Pelaku UMKM selaku penopang perekonomian nasional dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan memilih produk keuangan/layanan jasa keuangan yang tepat serta diharapkan Perempuan yang berdaya melalui literasi keuangan mengedepankan kebutuhan keluarga dan mampu menciptakan generasi masa depan “melek” keuangan.

"OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan Pelaku UMKM dan IRT melalui sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan PNM. Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup para pelaku UMKM dan IRT menjadi lebih baik serta dapat merencanakan keuangan dengan baik," pungkas Friderica.