ISEI Beri Peringatan Pemerintah: Waspada Inflasi Pangan

Liputan6.com, Jakarta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengingatkan bahwa kenaikan inflasi pangan masih berlangsung secara global.

Wakil Ketua Bidang II ISEI, Dr. Iskandar Simorangkir mengutip data trading economics yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami inflasi pangan hingga 4,17 persen pada September 2023.

Angka tersebut tergolong cukup kecil, joka dibandingkan Turki dengan inflasi pangan 75,14 persen dan Argentina 150 persen.

Meskipun demikian, Iskandar mengingatkan Indonesia masih harus berhati-hati dalam menjaga ketahanan pangannya.

Dia menyoroti, inflasi pangan ini dipicu oleh beberapa faktor di antaranya adalah kenaikan harga akibat disrupsi pasokan yang berasal dari El Nino, pelarangan ekspor, pembatasan ekspor dari negara produsen, atau karena fragmentasi ekonomi.

“Jadi mereka (mengekspor) di blok-bloknya aja, yang mau jual berasnya misalkan untuk ke bloknya mereka, yang melakukan perdagangan di bloknya mereka. Jadi yang kita harapkan semua terbuka tidak menjadi terbuka,” ujar Iskandar dalam seminar Tantangan Perdagangan Pangan Global yang disiarkan pada Rabu (25/10/2023).

“Kalau kita lihat data keseluruhan, negara yang mengalami inflasi pangan di atas 5 persen (adalah) negara berpendapatan rendah,” paparnya.

“86,4 persen dari negara kelas menengah ke bawah, setidaknya harga pangan naik 5 persen. Bahkan 67,3 persen negara berpendapatan tinggi saja itu inflasi pangannya juga di atas 5 persen,” jelas Iskandar.

Secara ril, inflasi harga pangan telah melebihi inflasi keseluruhan di 78 persen dari 163 negara.

“Memang ekonomi kita bila dibandingkan dengan negara lain (kinerjanya) oke. Inflasinya juga masuk target 2,28 persen yoy. Tetapi bila kita lihat ketahanan pangan kita tidak baik-baik saja,” u ungkap Iskandar.

Iskandar memaparkan data dari Global Food Security Index yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-63 dengan skor ketahanan pangan 60,2.

Posisi itu lebih rendah dibandingkan Singapura yang mengimpor sebagian besar pangannya, berada di urutan 28 secara global di susul Malaysia dan Vietnam yang masing-masing di posisi 41 dan 46.

“Ini pun rentan terhadap kenaikan harga, di mana bila kita lihat tren di Indonesia itu selalu mengalami fluktuasi,” imbuhnya.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa pihaknya mengamati dengan detail kenaikan harga beras, dalam menekan angka inflasi Indonesia.

“Kita tahu kalau sumber inflasi sebenarnya berasal dari komponen volatilitas pangan, kita mengamati secara detail,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, dalam 11th US-Indonesia Investment Summit pada Selasa (24/10/2023).“Kta menghadapi tantangan yang berbeda (dalam menekan inflasi) karena India dan banyak produsen beras melarang ekspor,” bebernya, dalam pidato di Mandarin Oriental.

Febrio melanjutkan, Pemerintah terus bekerja untuk memastikan bahwa pasokan dan harga beras dapat dipertahankan sehingga volatilitas pangan dapat dipertahankan.

“Lintasan tingkat inflasi kita menjelang akhir tahun akan mendekati 3 persen. Ketika inflasi Anda lebih rendah, itu berarti kebijakan moneter tidak perlu dilakukan secara berlebihan,” katanya.

“Itu sebabnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakannya hanya sedikit dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia,” tambah pejabat Kemenkeu itu.

Diwartakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan ada 3 komoditas yang mengalami tren kenaikan harga.

3 komoditas ini adalah beras, gula pasir, dan cabai rawit.

Hal ini terlihat dari pergerakan harga yang dipantau dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Dia menerangkan beras, gula pasir, dan cabai rawit menjadi penyumbang perubahan IPH hingga pekan kedua Oktober 2023.

"Yang jelas harga beras dalam tren terus meningkat, kemudian rata-rata harga beras mengalami disparitas yang semakin tinggi dimana paling tinggi adalah Papua,” kata Amalia, di Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta, Senin (16/10/2023).