Apindo Bakal Rilis Daftar Produk Pro Israel

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengaku resah dengan banyaknya daftar-daftar produk pro Israel untuk dilakukan tindakan boikot. Dia sanksi dengan keabsahan apakah produk tersebut benar-benar terafiliasi dengan Israel atau tidak.

"Jadi prinsipnya kita harus menyadari, informasi-informasi hoaks juga yang keluar ya karena sebenarnya jelas banget posisinya terhadap boikot produk-produk Israel, dia tidak pernah menyebutkan produk-produk apa (yang diboikot)," tegasnya pasca acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Menurut dia, saat ini banyak keluar nama-nama brand yang sebenarnya tidak secara resmi terafiliasi atau mendukung pergerakan Israel. "Malah paling lucunya, produk buatan Indonesia sendiri bisa dianggep sebagai kaitannya dengan produk Israel. Padahal itu enggak ada kaitannya sama sekali," imbuhnya.

Shinta mengatakan, Apindo saat ini bakal fokus meluruskan banyak sekali informasi hoaks yang salah kaprah terhadap program boikot produk Israel. Pasalnya, ia tidak ingin penurunan angka penjualan produk nantinya bisa berdampak lebih besar terhadap adanya tindakan PHK massal dan lain sebagainya.

"Makanya kita sekarang mau mencari data yang tepat supaya mengetahui masing-masing perusahaan ini yang diklaim mendukung Israel itu betul apa enggak. Kenyataannya yang kami lihat itu sebagian besar adalah produk Indonesia. Jadi ini merugikan kita sendiri gitu," ungkapnya.

Boikot Produk Pro Israel

Kata Shinta, embel-embel boikot produk pro Israel seharusnya sudah mendapat lisensi jelas dari otoritas bersangkutan. Oleh karenanya, Apindo kini tengah melakukan riset guna melacak produk mana saja yang benar terafiliasi dengan Israel.

"Kalau ada produk-produk Israel tentu harus diboikot, tapi kenyataannya ternyata yang sekarang yang terdampak itu bukan produk Israel sama sekali, nah itu yang harus diluruskan. Makanya sekarang kami akan keluarkan informasi yang tepat gitu, mana sih sebenarnya produk-produk yang seperti ini," pungkas Shinta.

Seiring dengan gencarnya perang Israel dan Hamas Palestina di Gaza, memunculkan seruan untuk boikot produk Israel di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Namun seruan boikot produk pro Israel justru dinilai akan merugikan ekonomi di dalam negeri. Salah satunya berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal

Pakar dan Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menilai bahwa aksi boikot yang tidak berdasarkan fakta dan menyasar perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki lisensi domestik dapat merugikan ekonomi dalam negeri, terutama tenaga kerja lokal.

Heri menyoroti ketidakbenaran persepsi bahwa boikot akan memotong pendapatan perusahaan dan merugikan Israel secara finansial.

"Artinya, kalau ada aksi boikot nanti yang terkena dampak adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut yang adalah tenaga kerja lokal,” jelas Heri, dikutip Senin (27/11/2023).Dia menunjukkan bahwa aliran dana Israel jauh lebih besar berasal dari pinjaman luar negeri, penjualan migas, hingga transaksi perangkat lunak untuk gawai.

Dengan demikian, seruan dari tokoh-tokoh terkemuka ini menjadi panggilan agar masyarakat bersikap objektif, memahami daftar perusahaan yang menjadi target benar-benar terlibat dalam daftar Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) dengan seksama, dan menghindari boikot yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak merugikan perusahaan lokal yang tidak terlibat dalam konflik geopolitik tersebut.

Sementara itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, ajakan boikot produk Israel harus direspons dengan bijaksana.

"Anda boleh menikmati produk sebaik-baiknya karena telah diberikan label halal," kata Jusuf Kalla dalam kegiatan acara Doa Bersatu Untuk Palestina di Jakarta.

Dia menjelaskan, produk-produk yang ada di Indonesia tentu dibuat menggunakan bahan-bahan serta tenaga kerja dan modal dari dalam negeri. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu mengimbau agar jangan sampai ada masalah lain yang timbul di tengah masyarakat akibat ajakan boikot yang tidak disikapi dengan bijak.

"Perusahaan-perusahaan yang betul-betul produk Indonesia dan milik Indonesia tentu dihargai dan saya yakin MUI memahami dan telah memberikan penjelasan itu," katanya.