Bansos Jelang Pemilu Untungkan Pemegang Kekuasaan?

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Budget Center (IBC) mencatat ada ratusan triliun bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah. Masuk ke tahun politik, dana ini disebut rawan menjadi embel-embel kampanye pasangan calon tertentu.

IBC pun mengusulkan agar penyaluran bansos ke masyarakat ditunda. Penundaan bansos ini dimaksudkan agar tidak ada unsur-unsur politik yang disematkan dalam penyalurannya. Dengan begitu, penyaluran bansos di tahun politik perlu berkaca pada aturan yang berlaku.

Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai pada momen Pemilu memang sangat rentan bansos digunakan sebagai ajang memikat pemilih.

"Sangat erat kaitannya dengan pemilu tahun 2024. Hampir setiap gelaran pemilu, ada saja cara untuk memikat pemilih dengan cara bagi uang secara resmi seperti pembagian bansos," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Senin (8/1/2024).

Makanya ia tidak heran tahun kemarin dan tahun ini ada dana bansos beras. Dalihnya adalah El-Nino tapi tetap saja rawan ditunggangi kepentingan politik, terutama kepentingan Istana.

"Ini adalah keuntungan dari "pemegang" kekuasaan terhadap jalannya pemilu," ujarnya.

Nailul menjelaskan, sesungguhnya pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu dari tiga strategi utama pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial diarahkan untuk dua hal, yakni pertama, penguatan daya beli masyarakat miskin agar kenaikan kebutuhan tidak menyebabkan orang semakin miskin.

"Jadi, orang miskin apabila diberi bansos untuk tujuannya mereka bisa membeli barang kebutuhan seperti bahan pangan dan sembako," ujarnya.

Kedua, bansos juga diarahkan guna mendorong stimulus masyarakat agar konsumsi dan berproduksi tetap, terutama untuk pembentukan PDB yang 50 persennya adalah konsumsi rumah tangga.

Adapun sejauh ini, Nailul melihat penyaluran bansos untuk menjaga daya beli masyarakat sudah sesuai jalur meskipun masih banyak PR-nya. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih positif, walaupun tidak secepat konsumsi masyarakat menengah ke atas.

"Namun bagi pemberdayaan ekonomi, PR-nya masih terlalu banyak hingga saat ini belum memberikan efek yang signifikan. Masih banyak masyarakat miskin yang belum keluar dari garis kemiskinan. Pelaku usaha pun masih belum banyak yang naik kelas," jelasnya.

Disisi lain, ia tak memungkiri bahwa penyaluran bansos sekarang masih sangat bermasalah, dimana ada dua kondisi masalah penyaluran bansos. Pertama adalah exclusion error.

"Orang yang seharusnya dapat, malah gak dapat bansos. Kedua adalah inclusion error. Orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat," ujarnya.

Sebab tersebut bisa terjadi lantaran keduanya berawal dari data yang tidak valid dan tidak menggunakan data tunggal. Maka dari itu, yang paling utama adalah data harus diperbaiki.

"Data Registrasi Sosial Ekonomi BPS harusnya bisa digunakan untuk melihat data orang miskin by name by address," pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menekankan penyaluran bantuan sosial (bansos) tak ada kaitannya dengan proses pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia mengatakan bansos ditujukan untuk masyarakat miskin yang dananya dari APBN dan disetujui pemerintah serta DPR.

"Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," jelas Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (4/1/2024).

Dia menilai permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu tidaklah tepat. Sebab, kata Ari, saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar masyarakat/keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," tuturnya.

Ari menyampaikan bansos merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan, dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Selain itu, dia menyebut pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Misalnya, dengan menerapkan program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan, melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan.

"Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024," ujar Ari.

Dia memastikan penyaluran bansos melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Tak hanya itu, Ari menuturkan penyaluran bansos di lapangan dilakukansecara terbuka dan dapat diawasi berbagai pihak.

"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," pungkas Ari. 

Sebelumnya, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengamini, bantuan sosial atau bansos kerap dipolitisasi saat masa kampanye. Bahkan dia menyebut, kini bansos sudah menjadi kompoditas politik.

"Ya sekarang (masa kampanye) bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar saat mengunjungi Pasar Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah saat melanjutkan kampanyenya, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar mengaku, dirinya pun pernah menjadi sasaran kampanye hitam terkait bansos. Kabar sumbang itu mengatakan, Ganjar dituding akan menghentikan pemberian bansos kepada rakyat pra sejahtera jika terpilih menjadi presiden 2024.

"Dulu ada yang menyampaikan 'jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos'. Yang statement seperti itu rasanya tidak ngerti aturan gitu," sindir Ganjar.

Ganjar menjelaskan, bansos adalah program pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR yang menjadi usulan pemerintah dan secara sektoral Kementerian Sosial sudah menyiapkan secara rutin.

Karena sudah berjalan baik, Ganjar mengaskan tidak akan menghentikan program tersebut. Justru bersama Mahfud, dirinya akan menambah porsinya sesuai kebutuhan masyarakat jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 2024.

"Jadi ada bantuan tambahan karena kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah," janji dia.

Sebagai informasi pertanyaan soal isu Bansos muncul usai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian Bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai dan disalahgunakan demi kepentingan politik. Maka dari itu, Todung berpendapat sebaiknya pemberian Bansos bisa ditunda sementara di masa Pemilu 2024.

"Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan," ucap Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 Desember 2023.