Alasan Pemerintah Tambah Impor 1,6 Juta Ton Beras

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan pemerintah kembali menambah kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton pada 2024. Salah satunya untuk mengantisipasi terganggunya produksi dalam negeri yang berpengaruh pada jumlah stok beras.

Dia mengatakan, berbagai ancaman, termasuk cuaca yang tak menentu juga akan berpengaruh pada produksi beras nasional. Untuk itu, perlu ada langkah mitigasi awal, semisal dengan rencana impor.

"Bisa memastikan enggak sekarang ada (hama) wereng apa enggak di Jawa Timur? Bisa memastikan enggak, banjir yang ada di beberapa tempat (tidak akan terjadi lagi)," ucap Arief, di Hotel The Margo, Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Mengantisipasi kondisi alam itu, dia mengatakan perlu ada langkah cepat yang diambil pemerintah guna memenuhi cadangan lebih dini. Dia menyebut, rencana impor ini jadi cara antisipasi dini (early warning) atas keadaan darurat pada kemudian hari.

"Negara kita ini harus punya cadangan pangan pemerintah, tahun lalu teman-teman tanya kenapa impor, hari ini semua terbukti bahwa dilakukan impor terukur, harga di petani jatuh tidak? waktu itu wah ini impor kita impor 3 juta, harga di petani jatuh nggak? Enggak," ungkap dia.

Arief menerangkan, impor beras juga dibandingkan dengan potensi produksi lokal. Beras yang datang dari luar negeri, akan disesuaikan dengan jumlah kekurangan atas produksi dan konsumsi nasional.

Termasuk, melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal prediksi cuaca. Hal ini berkaitan dengan prediksi waktu panen beras nasional.

"Kita berdoa mudah-mudahan, karena kita harus close koordinasi sama BMKG juga, kalau ini hanya satu bulan lagi baru ada hujan, artinya kita harus mempersiapkan lagi yang 3 bulan ke depan," ujar dia.

Arief menuturkan, berkaca pada antisipasi dini tadi, perlu ada persiapan jauh-jauh hari. Dia enggan suatu kendala nantinya dilakukan secara mendadak. Lantaran, hal itu dinilai sulit untuk dilakukan.

"Jadi ini namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita enggak punya stok, atau baru nyari-nyari," ujarnya.

Perlu diketahui, atas penambahan kuota 1,6 juta ton beras ini, pemerintah berarti akan melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton. Jumlah ini setelah diakumulasi dengan penugasan impor beras 2 juta ton sebelumnya.

Impor Jadi Solusi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan percepatan impor beras menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi harga beras yang semakin naik.

"Tentu percepatan impor salah satunya menjadi solusi," kata Airlangga saat ditemui di kantornya Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Airlangga menyebut, harga beras mengalami kenaikan lantaran dipengaruhi oleh faktor El Nino yakni gelombang panas yang menyebabkan masa tanam padi di Indonesia menjadi mundur.

"Kita lihat juga musim tanam dan kemarin kita lihat akibat El Nino, El Nino itu riil, kita sudah ingatkan dari tahun kemarin dan terlihat dari produksi di Januari, Februari, Maret dibanding tahun lalu lebih rendah dan demand juga berkurang 1 juta," ujarnya.

Kata Airlangga, sebenarnya Pemerintah sudah punya kuota impor 2 juta ton beras untuk stok CBP. Dari kuota 2 juta ton tersebut, realisasi impor beras yang sudah masuk baru mencapai 500 ribu ton.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada stok minimal di Bulog sebesar 1,2 juta ton, bahkan 3 juta ton sebagai stok beras cadangan ketika produksi beras nasional masih menunggu musim panen raya.

"Kan yang sudah diputuskan 2 juta (ton beras impor), yang sudah komit mau masuk 15 ribu ton,' kata Airlangga.

Sebelumnya, Bapanas mengakui bahwa harga beras masih di atas Rp 16 ribu per kg. Hal itu karena harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani juga masih berada di kisaran Rp 8.000-Rp 8.600 per kg di sejumlah daerah.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi kembali menegaskan kembali bahwa bantuan sosial pangan (bansos) beras tidak menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan beras.

"Bantuan pangan (beras) jangan dibilang itu y ngabisin beras di nasional, enggak," kata Arief kepada awak media di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Arief menerangkan, bahwa program bansos pangan yang disalurkan Presiden Jokowi berasal dari beras gudang Bulog. Artinya, berasal ini tidak diambil langsung dari hasil panen petani.

"Itu (bansos beras) posnya sendiri-sendiri ya, itu langsung dari gudang Bulog tidak menyerap yang ada di panen lokal, karena panen lokal kemarin angkanya di bawah 1 juta ton," tegasnya.

Arief menekankan, program bansos beras 10 kilogram yang dibagikan presiden Jokowi juga bukan merupakan alat politik. Melainkan program ini murni untuk membantu daya beli masyarakat ekonomi ke bawah atas mahalnya harga beras.

"Maka 22 juta ya KPM desil ke bawah, itu diberikan bantuan pangan, sekali lagi tidak ada kaitannya sama politik ya," ujarnya.

Pada momentum pemilihan presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 pemerintah menghentikan penyaluran bansos beras sementara untuk menghormati Pemilu. Setelahnya, pada 15 Februari 2024 pemerintah kembali menyalurkan bansos beras kepada 22 juta KPM.

"Tanggal 8 sampai 14 (Februari 2024) kita stop ya, kemudian dimulai lagi tanggal 15 (Februari 2024)," urainya.

Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai 1,2 juta ton. Cadangan beras ini terus diupayakan terjaga di tengah penurunan produksi padi akibat perubahan iklim.

"Kita terus upayakan di kisaran 1,2 juta ton CBP ini,"  ucapnya.